Pidato KSP ke Projo Ini Dikritik karena Potensial Disalahpahami dan Berbahaya

JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi Demokrat, Rachland Nashidik mengkritisi ucapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ketika berbicara di hadapan para relawan Projo, pendukung Joko Widodo. Kritisi itu lahir karena Rachland memerhatikan ucapan Moeldoko terkait Projo seperti menyamakan perannya dengan TNI dan Polri.

“@GeneralMoeldoko membuat pernyataan yang potensial disalahpahami dan karena itu berbahaya. Ia menyamakan peran Projo, organisasi relawan Jokowi, dengan TNI dan Polri. Ini linknya: m.liputan6.com/amp/3644905/mo…,” demikian cuitannya, Kamis (20/9/2018)

Projo menurut dia adalah organisasi politik yang sudah sedari awal bekerja untuk memenangkan Jokowi menjadi Presiden. Bahkan jauh lebih dulu mendukung Jokowi dari PDIP. 

“Dalam demokrasi, peran dan pemihakan Projo itu absah dan perlu. Saya hormati.” Namum menurutnya, TNI dan Polri, sebaliknya, patut dihormati apabila konsisten pada profesinya sebagai alat negara yang netral. 

Artinya menurut dia teguh menolak godaan memihak dan terlibat dalam politik praktis. Pikiran ini adalah buah reformasi 1998 yang mengantarkan Indonesia pada demokrasi hari ini.

@GeneralMoeldoko mungkin dengan pernyataannya bermaksud mengajak Projo menjadi alat pemersatu bangsa.”

Tapi ajakan yang baik ini menurut dia sebenarnya bisa disampaikan tanpa perlu membuat persamaan antara Projo dengan TNI-Polri.  “Selain tidak perlu, pernyataan itu bodoh dan menyesatkan. Bodoh, karena pernyataan itu tak merefleksikan pengetahuan, etika dan norma yang dulu wajib ia penuhi sebagai Panglima TNI, yakni TNI adalah alat negara, netral dan tidak terlibat politik praktis. 

Padahal saya dengar @GeneralMoeldoko adalah prajurit yang sebenarnya cerdas.” 

Berikut isi dari pernyataan Moeldoko yang dikritisi Rachland, dikutip dari tautan di cuitannya:

Kepala staf kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menghadiri rapat kerja nasional ke-4 relawan Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo), di Grand Sahid Jakarta. Dalam kesempatan itu, Moeldoko meminta agar seluruh akar rumput relawan Projo menjadi penyeimbang dalam berbangsa.

Moeldoko juga menyampaikan peran Projo berada di posisi sama dengan tentara ataupun polisi, sama-sama menjaga keutuhan NKRI.

"Tentara, polisi, Projo memiliki sikap yang sama. Anda harus bisa menjadi anak penyeimbang, Anda harus bisa menjadi alat antara masyarakat yang ada di bawah dengan pemerintah," ujar Moeldoko di Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).

Kepada Projo, Moeldoko mengungkapkan alasannya menyampaikan hal ini lantaran masih adanya upaya segelintir pihak mengubah ideologi ataupun sistem negara Indonesia.

Dengan tegas Moeldoko juga mengatakan, siapapun yang berupaya mengusik presiden dalam menjalankan tugas akan berhadapan dengannya.

"Kalau presiden diganggu, Moeldoko berdiri paling depan," ujar Moeldoko.

Dia mengingatkan untuk tidak lagi membahas soal minoritas dan mayoritas, karena Indonesia ditakdirkan sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan latar belakang.

Selain Moeldoko, rakernas ke-4 Projo ini dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, juga diagendakan hadir dalam rakernas tersebut.

Rencananya, rakernas hari kedua pada Minggu, 16 September 2018, akan ditutup oleh Presiden Joko Widodo.

Menyesatkan, lanjutnya, karena pernyataan Kepala Staf Presiden tersebut berpotensi disalah-artikan oleh prajurit TNI-Polri di bawah sebagai permakluman bahkan persetujuan pemerintah untuk TNI dan Polri memihak pada Presiden inkumben dan aktif berpolitik praktis. “Seperti halnya Projo. Sebaliknya, harus dicegah kesalahpahaman yang bisa diakibatkan pernyataan @GeneralMoeldoko 

pada organisasi relawan politik manapun, baik yang berada di sebelah Jokowi maupun Prabowo. Bahwa siapapun tak boleh meniru fungsi polisi menegakkan hukum, apalagi melanggarnya.” (Robi/voa-islam.com)