Kader Seru #2018GantiPresiden, Ketum Minta Maaf

JAKARTA (voa-islam.com)- Salah satu politisi Demokrat menyerukan dalam akun media sosial, Twitter pribadi miliknya #2018GantiPresiden. Seruan tagar dari politisi tersebut nampaknya berawal dari adanya kader Demokrat yang tiba-tiba saja membelot menjadi kader partai NasDem.

Sepertinya bukan tanpa alasan kader Demokrat itu pindah ke NasDem. Diduga oleh politisi Demokrat perpindahannya terkait adanya kasus yang kini menjeratnya dan sudah mendapat panggilan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung sendiri kini dipimpin oleh HM Prasetyo, mantan anggota DPR dari Fraksi Nasdem.

Berikut cuitannya politisi Demokrat, Andi Arief:

“Jokowi ini tahu apa pura-pura gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power Jaksa Agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan? Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden.

Kejaksaan jadi alat politik Nasdem, lebih baik #2018gantipresiden dan pemilu dipercepat. 

Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?”

Tak menunggu waktu lama, kicauan Andi Arief itu langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun Twitter.

SBY meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Saya minta maaf kepada Presiden Jokowi & Jaksa Agung atas ‘tweet’ Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yang terlalu keras *SBY*" demikian cuitan SBY, lewat akun Twitter-nya.

Menurut SBY, pernyataan spontan Andi itu berlebihan dan kemungkinan saja membuat tak nyaman Presiden Jokowi dan Prasetyo. “Saya tahu AA mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yang tidak terima partai dan pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem *SBY*"

Sebagaimana yang diamati dalam akun Andi, ia juga sempat meritwit pemberitaan di salah satu media, di mana dirinya mengutarakan hal demikian karena merujuk dari kabar Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut membelot menjadi kader Partai NasDem. Kabar tersebut pun juga dilontarkan oleh kader Demokrat lainnya, yakni Yan Harahap.

Yan, melalui akun twitternya @YanHarahap, berkata bahwa perpindahan Vicky menjadi kader NasDem berkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung. Yan juga mengunggah video saat Vicky mengenakan jaket NasDem didampingi Surya Paloh.

“Ketua DPD Demokrat Sulut, Vicky Lumentut membelot ke NasDem.

Sebelumnya ia diduga terkait kasus dana banjir yg sedang diusut Kejagung. Pola yang selalu tersaji. Jika kader tersangkut kasus hukum dan ia pindah partai, Demokrat tentu bersuka cita. Ya....Bersih-bersih secara alami.”

Tidak hanya Yan, politisi lainnya, Ferdinand Hutahaean pun ikut bersuara dengan melampirkan pernyataan Sekjen Demokrat, Hinca Pandjaitan. Atas adanya perpindahan kadernya, Hinca mengatakan bahwa yang bersangkutan pun telah diberhentikan secara tidak hormat. Berikut  beberapa keterangan Hinca yang dicuitkan oleh Ferdinand:

“GSVL KAMI BERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT.

Menyikapi berita peliputan pada beberapa media, terkait pemakaian Jaket Partai Nasdem dan peresmian sebagai kader Partai Nasdem terhadap kader Partai Demokrat yg menjadi Walikota Manado dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulut GS Vicky Lumentut (GSVL). Dua hari yang lalu, sebelum terjadinya peristiwa ini, kami telah mendengar adanya permasalahan hukum yang terkait dengan GSVL. Kami mendapatkan  informasi  bahwa GSVL mendapatkan panggilan pertama dari Kejaksaan Agung RI pada Tgl 24/8/2018.

Kemudian, GSVL kembali mendapatkan panggilan kedua dari Kejaksaan Agung tanggal 24/9/2018, dan diagendakan akan diperiksa kembali pada  tgl 2/10/2018 sebagai Saksi.

Sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus No: Print-249/F.2/Fd.1/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014. Dengan penjelasan di atas, maka patut diduga bahwa pindahnya Ybs ke Nasdem adalah terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Dari kronologi tersebut patut diduga pula, GSVL sedang berupaya  mencari lokomotif perlindungan politik.” (Robi/voa-islam.com)