JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mempertanyakan keseriusan langkah-langkah petahana, Jokowi yang merangkul beberapa tokoh yang dianggap islamis di Pilpres 2019. “Masih di antara kejadian yang ada; sejak pemilihan ketum MUI sebagai cawapres, sampai pemilihan lawyer, yang politisi Islam sebagai PENASIHAT hukum adalah ikhtiar petahana untuk tidak lagi nampak #AntiIslam atau mengidap #Islamophobia. Apapun itu perlu dihargai tapi apakah serius?” Demikian cuitannya.
Fahri juga mempertanyakan langkah tersebut dalam kerangka perubahan petahana agar tak dianggap anti Islam. “Selain adalah hak setiap orang untuk memilih, ketum MUI dan ketum PBB juga punya peran simbolik. Peran simbolik ini di satu sisi seperti penting bagi petahana tapi peran simbolik itu harus dibuktikan apakah secara substantif pemerintah memang berubah.”
Ini, kata dia, memang tahun politik, semua gerak tokoh akan diberi makna politik. Tapi, kepentingannya adalah bersaksi apakah pemerintah telah menyadari kesalahannya dan dua langkah besar itu dilakukan sebagai koreksi total.
Jika bukan koreksi total sayang sekali. Kita berkepentingan agar di masa depan tidak ada lagi pemerintahan yang menjadi pencipta konflik dan suasana keruh di antara warga negara.”
Dan kedua kandidat menurut dia sedang diuji siapa yang betul-betul paham bahwa kemampuan negara untuk membuat aman sama dengan kemampuannya bikin kacau. “Tapi, saya mengkritik dua langkah terakhir pemerintah dalam menangani pembakaran bendera dan penanganan HRS di Saudi. Mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa pemerintah tidak punya PENASIHAT hukum yang baik selama ini.” (Robi/voa-islam.com)