Kesan: Lawan Politik Pemerintah akan Dikriminalkan

JAKARTA (voa-islam.com)- Kasus Ahmad Dhani diduga tidak lazim dalam ranah hukum. Dhani malah seharusnya disebut korban, bukan sebaliknya.

“Saya tidak akan berkomentar mengenai materi tuntutan yang dihadapi oleh Saudara Ahmad Dhani, karena itu sudah masuk ke dalam wilayah peradilan. Namun saya menyayangkan adanya kasus ini.

Seharusnya Ahmad Dhani berposisi sebagai korban. Ia adaah korban persekusi, korban ancaman kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan menyatakan pendapat yang dilakukan oleh sejumlah orang,” kata Fadli Zon, di akun Twitter pribadi miliknya, belum lama ini.

Bagaimana ceritanya korban kok jadi pesakitan?” tanya Fadli.

Kata dia, ini benar-benar sebuah kemunduran dalam berdemokrasi dan berpolitik.

“Dulu Saudara Basuki Tjahaja Purnama bikin gaduh dan bikin marah orang seluruh Indonesia, namun jaksa hanya menuntutnya ancaman hukuman satu tahun saja. Lha, ini kasusnya @AHMADDHANIPRAST tidak jelas siapa korban kebenciannya, namun ia dituntut dua tahun ancaman hukuman oleh jaksa. Orang awam saja menganggapnya aneh.”

Fadli juga menyinggung aparat yang menyita akun media sosial Dhani. “Apa juga relevansinya aparat menyita akun Instagram Saudara Dhani? Tahun lalu, aparat juga menyita akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Lho, akunnya Dhani itu followernya 2,7 juta orang.” Sebagai artis, katanya, akun media sosialnya merupakan bagian dari periuk nasinya. Sebagai politisi, akun media sosial adalah bagian dari alat kampanyenya. 

“Penyitaan akun media sosial jadi seperti pengekangan yang disengaja atas hak-hak sipil @AHMADDHANIPRAST. Hukum seharusnya tdk dijadikan alat politik untuk menekan atau mengancam pihak-pihak yang berseberangan pandangan dengan penguasa. Bisa rusak nantinya kepercayaan masyarakat kepada hukum.”

Apalagi, lanjut dia, sejauh ini @AHMADDHANIPRAST juga bersikap gentlemen. Ia telah mengikuti proses hukum. “Kita berharap selanjutnya pengadilan bisa menempatkan kasus ini secara jernih. Jangan sampai muncul kesan semua lawan politik pemerintah akan dikriminalkan. Itu tak bagus bagi demokrasi yang sedang kita hidupi.”

(Robi/voa-islam.com)