CIIA: Semoga Pemerintah Indonesia Tidak Gagap Menghadapi Keganasan Separatis OPM

BANDUNG (voa-islam.com) - Aksi brutal pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis OPM bukanlah aksi spontanitas. Aksi yang sudah di rencanakan untuk mencapai target-target kepentingan mereka. 

Demikian disampaikan oleh Pengamat Intelijen & Terorisme dari CIIA Harits Abu Ulya.

Oleh karena itu, menurut Harits ada beberapa catatan agar menjadi perhatian semua pihak wabil khusus kepada pemangku kebijakan,

Pertama katanya, bisa jadi aksi brutal dan terorisme yang OPM lakukan adalah pesan kepada pemerintah Indonesia dan publik bahwa mereka masih eksis dan terus bergerilya melakukan perlawanan.

"Mereka mengambil momentum sekitar 1 Desember sebagai hari penting bagi perjuangan mereka. Sebagaimana publik ketahui di saat 1 Desember dibeberapa kota seperti Surabaya, komponen atau anasir dari kelompok separatis OPM melakukan unjuk rasa menuntut kemerdekaan," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada voa-islam.com, Rabu (05/12).

"Kedua, publik menunggu ketegasan dan keseriusan pemerintah Jokowi untuk menumpas ancaman aktual dalam wujud teroris separatis yang beroperasi di wilayah Papua dan seluruh sayap underbownya yang gerak senyap diberbagai instansi dan wilayah di Indonesia," lanjutnya.

Catatan ketiga pemerintah, lanjut Harits perlu juga kiranya transparan menjelaskan kepada publik kenapa sekarang kelompok separatis OPM dilabeli sebagai KKB/KKSB (kelompok kriminal bersenjata/kelompok kriminal sipil bersenjata)?

"Karena orang yang cermat dalam masalah ini tentu paham, bahwa pelabelan tersebut ada konsekuensinya baik pada aspek; politik, hukum, isu HAM, aspek penindakan oleh siapa dan seperti apa, bahkan juga masuk di ranah nomenklatur anggaran," jelasnya.

"Di sisi lain juga terkait sikap dunia internasional atas penanganan teroris separatis OPM oleh pemerintah Indonesia. Dan Independensi Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan di uji dalam kasus ini," tambahnya.

Menurut Harits, catatan keempat perlu diingat bahwa aksi teror dari kelompok teroris separatis kerap terjadi dan korban tidak hanya aparat TNI/Polri tapi juga masyarakat sipil telah menjadi target mereka.

"Oleh karena itu publik berharap ada tindakan tegas, taktis dan strategis harus segera di gelar oleh pemerintah dengan dukungan politik dari parlemen. Sehingga ada keputusan politik yang terukur demi menjaga tanah dan segenap tumpah darah warga negara Indonesia dari rongrongan separatisme," paparnya

"Kelima, demi menjaga dan mewujudkan kedaulatan NKRI maka pemerintah tidak boleh mentolerir ancaman aktual yang datang dari teroris separatis. Pemerintah jangan hanya sibuk pada ancaman-ancaman asumtif tapi tidak kelihatan sigap terhadap ancaman aktual yang sudah jelas-jelas banyak menimbulkan korban nyawa bahkan mengoyak rasa aman dan ketentraman masyarakat luas di wilayah Papua," pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]