Keadilan Ekonomi dan Kebebasan Sipil Alami Kemunduran

JAKARTA (voa-islam.com)- Selama ini pemerintah menurut Fadli Zon memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM. Celakanya, kata dia, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. 

Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM,” demikian cuitannya.

BPS November lalu merilis data statistik bagaimana perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Pulau Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57 persen, padahal tahun lalu angkanya 58,49 persen.

“Ini tentu saja tidak bagus.”

Artinya, lanjutnya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66 persen, tahun ini turun menjadi 21,53 persen.

“Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20 persen menjadi 8,07 persen. Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ.”

Sebelumnya Fadli mencuitkan bagaimana kondisi HAM di rezim Jokowi. Menurut dia, soal itu, rezim ini tidak banyak mengalami kemajuan.

“Jadi, terkait dengan HAM, bukan hanya faktor kebebasan sipil saja yang mengalami kemunduran, namun keadilan ekonomi juga mengalami kemunduran. Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tidak mampu.”

Ini sebaiknya, kata dia, dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi HAM di masa mendatang.

(Robi/voa-islam.com)