Lieus: Solusi Kurang Tanggapnya Pemerintah Terhadap Persoalan Uyghur, Ganti Presiden

JAKARTA (voa-islam.com) - Koordinator Tionghoa Anti Korupsi, Lieus Sungkarisma menegaskan bahwa siapapun yang merasa masih punya hati nurani dan rasa kemanusiaan pasti akan ikut mengecam penindasan yang dilakukan pemerintah komunis Cina terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang.

"Ini bukan sekedar soal ras, tapi soal agama dan kemanusiaan di mana ada perlakuan di luar batas kemanusiaan yang melanggar Hak Azazi Manusia dan biasanya orang Indonesia paling sensitif kalau persoalan HAM diganggu dan mereka akan turun ke jalan," ujar Lieus kepada voa-islam.com jelang aksi demo menyuarakan kebebasan umat islam Uyghur, di depan Kedubes Cina, jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang tadi (21/12/2018).

Ketika ditanya apakah dirinya khawatir jika aksi demo kecam rezim komunis Cina ini akan berubah menjadi kerusuhan rasial khususnya terhadap etnis keturunan Tionghoa, Lieus menampik hal tersebut karena menurutnya peristiwa aksi 212 bisa jadi bukti bahwa umat Islam itu aman dan damai. Lebih lanjut Lieus mendesak pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat.

"Jadi saya merasa ini adalah panggilan dari kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi Indonesia ini mayoritas beragama Islam jadi pemerintah harus mendengar suara masyarakat. Pemerintah harus melakukan protes kepada pemerintah Cina. Pemerintah harus berani melakukan tekanan-tekanan untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uyghur. Jangan karena hutangnya banyak jadi diam, itu ga boleh," tegas Lieus.

Mengenai pemerintah Indonesia yang belum bersikap tegas terhadap persoalan Muslim Uyghur, Lieus menyatakan bahwa hal ini yang menjadi alasan banyaknya masyarakat yang menyerukan ganti presiden pada 2019 nanti.

"Kenapa banyak yang teriak-teriak ganti presiden yah itu karena pemerintah kurang tanggap. Hal penting yang harusnya disuarakan malah presiden tidak bersuara tapi hal-hal yang ga penting malah dibesar-besarkan. Jadi memang solusinya ganti presiden 2019 dan saya kira itu solusi terbaik di tengah banyaknya problem di negeri ini," Lieus menambahkan.

Lebih lanjut Lieus menegaskan bahwa Indonesia harusnya tidak perlu takut untuk mengecam terjadinya penindasan terhadap Muslim Uyghur oleh pemerintah Cina. Jadi jangan karena adanya investasi atau kontrak kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina kemudian Indonesia jadi tidak tidak tanggap terhadap apa yang telah terjadi di Xinjiang.

"Bahaya kalo negeri sebesar Indonesia cuma karena adanya investasi ataupun kontrak kerjasama dengan Cina kemudian pemerintah hanya diem. Pengekangan terhadap kebebasan beragama itu harus disuarakan apalagi politik kita politik bebas aktif bukan karena kontrak atau sejenisnya," pungkas Lieus.[fq/voa-islam]