JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi Demokrat menduga adanya sosialisasi yang mungkin berbau kampanye melalui kalender yang dibagikan oleh lembaga Negara. Kalender tersebut bergambar Jokowi.
Rupanya benar sosialisasi oleh @KemensosRI dimana pendamping PKH diwajibkan membagi-bagi kalender Jokowi! Bukankah pendamping PKH dilarang terlibat dalam politik?” demikian cuitan Ferdinand Hutahaean.
Meski pun elektabilitas Jokowi dinilai Ferdinand tengah mengalami kekalahan, tapi tidak seharusnya lembaga negara merusakan demokrasi dan menabraki aturan. “Info yang saya dapat, masing-masing pendamping PKH diminta membagikan kalender Jokowi. Jumlahnya sekitar 300 lembar setiap pendaming.”
Ferdinand mengingatkan, khususnya kepada Kemensos RI agar tak melakukan potensi melanggar aturan dan tentu hal demikian tidak dibenarkan. “Pak @jokowi tidak suka dengan kampanye yang fitnah, demikian juga kami, Pak. Tidak suka fitnah.”
Tapi, lanjutnya, ia juga sangat tidak suka dengan cara pmerintahan (sekarang) yang melibatkan seluruh lembaga negara untuk mengkampanyekan mantan Wali Kota Solo tersebut. “Ini Demokrasi Pak, ganti presiden itu biasa. #IndonesiaCallObservers.”
Namun demikian, ia tidak tampak terlalu terburu-buru dengan informasi di atas. Ia pun coba klarifikasi Mendagri agar segera menanggapi.
“Pak @tjahjo_kumolo, mohon klarifiksinya apakah benar pendamping desa diwajibkan untuk mencari pemilih bagi Jokowi setidaknya 100 orang pemilih? Mohon klarifikasinya. @HumasKemendagri.”
(Robi/voa-islam.com)