“Manipulasi” dan Dugaan Kecurangan Mendarat di Bawaslu

JAKARTA (voa-islam.com)- Beberapa relawan IT Prabowo-Sandi belum lama ini mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka adalah Mustafa Nahrawardaya, Dian, dan Nuriman.

Kedatangan mereka disambut oleh awak media dan karyawan Bawaslu di tempat. Tampak para relawan membawa kontainer, berisikan bukti berupa dugaan kecurangan yang mereka temukan.

Jumlah atau isi dari kontainer (baca: box) tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Koordinator Relawan IT, Mustafa berjumlah 3.000 lembar prinan. Ribuan lembar kertas dugaan kecurangan itu diambil dari sistem di Situng KPU.

“Setiap hari kita prin 1.000-2.000 lembar per hari,” katanya kepada awak media.

Dikumpulkan selama kurang lebih puluhan hari, yang jika ditotalkan bisa melebihi dari 3.000 lembar. Ribuan lembar dugaan kecurangan itu (yang ditemukan) kata Mustafa adalah kasus di seluruh provinsi di Indonesia. Namun ada lima provinsi yang mereka catat sebagai temuan besar dengan dugaan kecurangannya. Di antaranya ada Jawa Tengah, yang tertinggi. Mencapai 7.666.

Lalu yang kedua, Jawa Timur. Mencapai 5.826. Lalu yang ketiga, Sumatra Utara: 4.327. Lalu yang keempat, Sumatra Selatan. Ada 3.296. Lalu yang terakhir Sulawesi Selatan, 3.219. “Jadi ini perlu kita sampaikan ke Bawaslu, karena ini adalah lembaga yang memiliki kredibilitas untuk melakukan tindakan-tindakan legal kepada KPU,” katanya.

Menemukan kesalahan entry data dan dugaan kecurangan melalui jalur IT tersebut jika ditotal sebanyak 73.715 dari 47.721, memakai sampling-nya. Jadi kalau dihitung dari 47.721 TPS jumlah kesalahan entry itu kata dia mencapai 15,4 persen. Cukup banyak. Padahal jumlah TPS-nya berjumlah 800.000-an. Ini sudah separuhnya, kata dia. Artinya, lanjutnya, kalau tidak berhenti, berarti nanti kira-kira kesalahan data entry, dalam hal ini dugaan kecurangan bisa mencapai 30 persen lebih. 

Bahkan kemudian menurut pengakuannya, bisa di-mapping, bentuk-bentuk, jenis-jenis, macam-macam bagaimana cara "manipulasi" yang bisa ditangkap dari sistem IT mereka. Pertama, antara total suara dan kehadiran tidak sesuai jumlahnya. Mestinya sama, yakni total suara dengan yang hadir, mestinya sama tapi ternyata tidak sama.

Dengan deteksi tertentu, dengan sistem yang dimiliki mereka akan ketahuan. Lalu yang kedua, kata dia, suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara yang sah maupun yang tidak sah. Mestinya kalau suara tidak sah dan suara sah, itu kalau dijumlah suara total harusnya sama. Tapi ini tidak ditemukan demikian. Ketiga, total suara sah, itu kalau dijumlah tidak sesuai antara jumlah nomor palson 01 dan paslon 02. 

Jadi ini lucu sekali,” tambahnya sambil tersenyum pahit.

Selain itu, mereka menemukan suara tidak cocok antara 01 dan 02. Dalam sejumlah TPS ada 6.826, di mana satu TPS itu kata mereka mestinya 300. “Nah, ini kita jumpai angkanya, angka-angka yang fantastik. Ada yang 400. Ada yang 733. Ada yang 800,” kata Dian, relawan lainnya.

Bagi mereka diakui sangat tidak masuk akal, karena dalam satu TPS mestinya ditotal ada 300. Temuan lainnya, lanjut dia, yakni suara total tidak cocok 01, 02, dan tidak sah. 01 ditambah 02 dan tidak sah ternyata tidak cocok jika dijumlahkan. Jumlahnya ada 8.000-an. Suara 01 melebihi kehadiran. Ada di 2.394. Suara 02 melebihi kehadiran, 1.124. 

“Jumlah kehadiran melebihi DPT,” imbuhnya. Belum lagi kata Dian tidak ditemukannya C1 lembar pertama, tidak ada C1 lembar kedua, dan tidak ada C1 lembar kesatu dan lembar kedua (hampir 30.000). 

Apa yang ditemukan oleh relawan IT satu hal yang perlu dicermati oleh Bawaslu adalah, bahwa proses IT itu sebenarnya proses yang sangat sederhana. Bisa diaudit seluruh pihak.

“Bahkan saat ini kita lihat KPU sudah merilis hingga 400 ribu TPS, yang membuat kami cukup bingung adalah menginput tanpa C1,” sambut relawan IT lainnya, Nuriman. Padahal kata Nuriman syaratnya harus ada C1 dan harus ada dokumen yang disampaikan. Bawaslu pun diminta olehnya harus segera bertindak. Bukan hanya sekedar melihat, tapi harus didalami apa yang perlu didalami. 

Relawan IT Prabowo-Sandi ini pun meminta, denga banyak dugaan kecurangan, agar segera menghentikan Situng KPU sampai kejanggalan-kejanggalan yang ada hilang.

Dengan dihentikannya Situng KPU ini, mereka lantas meminta agar disegerakannya melakukan audit forensik. “Sebab kami juga melihat ada peristiwa lain yang memprihatinkan, yakni jumlah korban, yang begitu hampir 500. Dua kali jumlah korban bom Bali. Dan juga melebihi korban pesawat Lion Air. Kita tentu sangat prihatin dengan keadaan Pilpres 2019 ini,” harapan mereka.

(Robi/voa-islam.com)