Jokowi Didesak Copot Tito Karnavian dan Wiranto

JAKARTA (voa-islam.com)—Alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH-YLBHI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto. Desakan pencopotan ini menyusul kondisi terkini terjadi bentrok massa unjuk rasa dengan aparat kepolisian, apalagi telah menimbulkan korban warga sipil.

Menurut mereka, Tito dan Wiranyo telah menerapkan gaya militeristik ala Orde Baru. “Tito dan Wiranto membiarkan aparat represif terhadap demonstran, menerapkan gaya militeristik ala Orde Baru, anti demokrasi dan mengabaikan perlindungan HAM,” kata perwakilan alumni LBH-YLBHI, Abdul Fickar Hajar dalam keterangan tertulis yang diterima Voa Islam, Rabu (22/5/2019).

Desakan itu menyikapi situasi terkini sejak 21 Mei 2019, dimana gelombang aksi unjuk rasa terus berlangsung dan benturan dengan aparat keamanan dan telah menimbulkan korban pada masyarakat sipil.

“Tito dan Wiranto membiarkan aparat represif terhadap demonstran, menerapkan gaya militeristik ala Orde Baru, anti demokrasi dan mengabaikan perlindungan HAM,” kata perwakilan alumni LBH-YLBHI, Abdul Fickar Hajar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/5/2019).

Seharusnya, Polri dalam menghadapi massa demo mengedepankan pola-pola yang humanis dan tidak represif sebagaimana Peraturan Kapolri No. 16/2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Secara khusus, alumni LBH-YLBHI mendorong Komnas HAM untuk menginvestigasi atas kasus jatuhnya korban jiwa pada aksi tersebut.

“Komnas HAM segera membentuk tim investigasi meninggalnya para pengunjukrasa,” ujar Abdul Fickar.

Presiden Jokowi juga diminta untuk bertanggungjawab. “Kepada Presiden RI, agar tidak diam pada situasi seperti ini, berikan kepastian keamanan dan perlindungan HAM pada rakyatnya, jika situasi bentrok terus terjadi, maka sesungguhnya korbannya adalah rakyat dan presiden harus bertanggungjawab,” ungkapnya.* [Syaf/voa-islam.com]