Senator Aceh Berjanji Perjuangkan Referendum

 

BANDA ACEH (voa-islam.com)—Isu referendum Aceh terus menggelinding. Anggota DPD RI atau Senator asal Aceh Fachrul Razi berjanji memperjuangkan rakyat Aceh ini untuk melakukan referendum.

“Mengapa saya berbicara referendum? Karena saya wakil Aceh di pusat. Jika rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu," tegas Fachrul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5/2019).

Menurut Fachrul, wacana referendum yang disampaikan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau Mualem bukanlah pernyataan biasa, dan sangat penting.

“Ini yang berbicara Mualem, jadi ini bukan wacana lagi tapi satu sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh kedepan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan dalam berdemokrasi," jelas Fachrul.

Fachrul kemudian mengungkapkan perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia beberapa tahun silam. Dikatakan Fachrul, pada perjanjian Helsinki ditegaskan bahwa para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Menurutnya, jika dua hal tersebut tidak dirasakan lagi maka wajar jika Muzakir Manaf yang juga mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut merasa kecewa.

“Artinya substansi perjanjian MoU Helsinki adalah demokrasi dan adil," katanya.

Tidak hanya itu, keberhasilan dan kemajuan Aceh juga jadi penekanan dari output perjanjian Helsinki. Menurutnya pernyataan Mualem menunjukkan  kekecewaan seorang Mualem terhadap kondisi Aceh saat ini yang merasakan bahwa Aceh jauh dari kemajuan dan keberhasilan.

Selain itu, Razi menganggap salah satu kunci perjanjian Helsinki yaitu membangun kepercayaan. Hal itu sebagaimana tertulis dalam MoU Helsinki bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.

“Nah, jika salah satu pihak sudah mengalami kekurangan percayaan, ini menunjukkan bahwa muncul kekecewaan terhadap proses dan keadaan sekarang,” katanya.

Lebih lanjut Fachrul mengatakan bahwa referendum adalah mekanisme demokrasi dalam memberikan hak politik rakyat dalam menentukan masa depannya. Menurut Fachrul Razi, apabila salah satu pihak merasakan dirugikan, atau mengalami kekecewaan karena adanya perselisihan dalam fase-fase tahun berjalan, para pihak dapat melaporkan dan menuntut solusi secara demokrasi.

"Jika salah satu tidak konsisten, mekanisme demokrasi lain dapat ditempuh,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Muzakir Manaf atau karib disapa Mualem menyuarakan referendum Aceh. Pernyataan Mualem ini menanggapi kondisi Indonesia pasca Pilpres 2019.

Pernyataannya disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan acara buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” begitu tegas Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel-yel hidup Mualem.

Menurut Mualem, pihaknya sudah mengkaji dan melakukan instropeksi diri terhadap berbagai kelemahan dan kemajuan yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Berdasarkan pengalaman itulah menurut Mualem, Aceh harus melihat dan meretas jalannya sendiri di masa depan.

“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ungkap Mualem yang kembali mendapat tepuk tangan dari kader PA dan mantan GAM yang hadir.

Mualem menilai, Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.

Hadir saat itu Forkopimda Aceh (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Wali kota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional.

“Dari pada kita dijajah orang lain, lebih baik kita (Aceh) berdiri di atas kaki sendiri. Mudah-mudahan, ini adalah satu usaha dan pemikiran bangsa Aceh saat ini. Mudah-mudahan dengan niat kita semua, lebih baik kita mengikuti Timor-Timur, Insya Allah,” tegas Mualem kembali yang disambut yel-yel hidup Mualem dan “merdeka”.*[Rol/Syaf/voa-islam.com]