'Patroli Siber' untuk WhatsApp: Tanda-tanda Neo-Otoriter

JAKARTA (voa-islam.com)- Adanya keinginan Polri akan ‘Patroli Siber’, yang kemudian direspon positif oleh Menkominfo menuai kritikan. Salah satunya datang dari Muhammad Said Didu, yang kemudian ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dicatat oleh tinta sejarah di hari esok.

Saat terjadi arogansi kekuasaan semua orang punya pilihan menorehkan sejarah dirinya masing-masing,” demikian cuitannya, ketika mengomentarii judul berita di salah satu media: “Rudiantara Dukung 'Patroli Siber' Polisi di Grup WhatsApp", Selasa (18/6/2019).

Di antara isinya sebagai berikut:

“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung patroli siber polisi di WhatsApp. Menkominfo Rudiantara mengatakan hal ini dilakukan untuk menekan peredaran hoaks.

Rudiantara menegaskan 'patroli yang dilakukan oleh polisi tidak sembarangan karena pasti ada dasar hukumnya.”

Menurut Said, bila hal demikian terjadi, maka rasanya sulit dielakkan bahwa kemerdekaan berpendapat akan terjaga sebagaimana mestinya. “Uhuiiii. Selamat tinggal kemerdekaan berpendapat.  Selamat bekerja pak Menteri @rudiantara_id,” katanya lagi, di cuitan dengan judul yang hampir sama tetapi di media berbeda.

Kritikan tidak hanya datang dari dirinya, melainkan ekonom Rizal Ramli pun ikut bersuara. Rizal menyindir jika hal demikian terjadi, maka itu adalah tanda-tanda adanya “perubahan” di negara penganut demokrasi.

“Tondo-tondo Negara Neo-Otoriter,” katanya, ketika mengomentari judul dan di media yang sama seperti Said, di akun Twitter pribadinya, Selasa (18/6/2019).

Keinginan ini juga direspon oleh pihak istana. Moeldoko yang merespon. Dalam responnya, Moeldoko kurang lebih berkata bahwa hal demikian untuk keamanan negara.

(Robi/voa-islam.com)