Ketahanan Pangan Dikuasai Pihak Tertentu?

JAKARTA (voa-islam.com)- Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketua Komisi IV DPR RI, Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo mendesak pemerintah agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) dapat ditambahkan wewenangnya sebagai lembaga seperti Badan Pangan Nasional. Hal tersebut dinilai akan memperkuat tingkat ketahanan pangan dalam negeri.

“@Edhy_Prabowo mengimbau pemerintah untuk lebih meningkatkan peran kontrol terhadap komoditas primer di dalam negeri,” demikian yang dicuitkan akun Twitter resmi Gerindra, kemarin.

Sehingga, kata Edhy komoditas primer tidak hanya dikuasai pihak tertentu.

Komisi IV mendesak pemerintah untuk lebih aktif meningkatkan peran kontrolnya terhadap komoditas primer. Jangan sampai komoditas primer nasional dikuasai pihak-pihak tertentu." 

Pengusaha yang selama ini mau melakukan impor silakan saja, selama impor yang dimaksud adalah seimbang, kata Edhy.

Sebagaimana yang kita ketahui, musim di Indonesia tidak selamanya mendukung, adakalanya kita kekurangan bahan baku dan adakalanya kelebihan. Jika dalam negeri tidak ada bahan baku, tentu saja dipersilkan impor. Terlebih, tidak ada aturan di dalam negeri yang berbicara mengenai impor. Pada saat itulah ada kontrol check and balance.

”Tapi, jangan melakukan impor ketika musim panen tiba ataupun ketika ketersediaan pangan sedang mencukupi. Karena itu akan mematikan usaha petani.”

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana pemerintah melakukan impor ketika musim panen tiba.

(Robi/voa-islam.com)