Tidak Tingkatkan PNPB, Menteri Susi

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Hary Poernomo menilai sumbangsih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum ideal. Ia melihat, misalnya masih banyak realisasi subsektor PNBP yang belum dioptimalisasi, termasuk penerimaan negara dari sumber daya alam maritim.

Cara-cara Ibu @susipudjiastuti yang kita ketahui kontroversial dengan kebijakan mengebom dan menenggelamkan kapal-kapal asing maling ikan di perairan Indonesia pun tidak meningkatkan setoran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” demikian cuitan Gerindra, baru-baru ini.

Terakhir di 2017, bahkan realisasinya tidak mencapai target. “@Fraksi_Gerindra di @DPR_RI mendorong Pemerintah menggenjot PNBP, yang juga dapat menghasilakan turunnya proyeksi utang negara. @KemenkeuRI.”

Seharusnya fokus kita menurut Gerindra adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, bukan hanya belanja negara. Karena, jika kondisi ini tidak diperbaiki sampai 5 tahun ke depan, maka utang kita akan terus menggunung.

“Untuk mengoptimalisasi PNBP, @Fraksi_Gerindra di @DPR_RI juga mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU PNBP yang belum rampung. Karena aturan tersebut akan menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam pengelolaan PNBP.”

Namun anehnya, membuat PP berlama-lama, padahal UU PNBP-nya saja bisa cepat, ini yang kami pertanyakan kepada Kemenkeu.

Gerindra melihat bahwa defisit APBN per April 2019 semakin melebar, dari Rp54,87 triliun atau setara 0,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2018 menjadi Rp101,04 triliun atau setara 0,63 persen dari PDB di April 2019.

“@Fraksi_Gerindra melihat pelebaran defisit tersebut dipengaruhi oleh turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penyebabnya dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas yang turut menggerus PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) dan minyak-gas (migas).”

(Robi/voa-islam.com)