Pidato Jokowi Dikritik karena Tak Singgung Perdagangan Orang

JAKARTA (voa-islam.com)- Angota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati menyoroti pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-74, pada 16 Agustus 2019 lalu, di Gedung DPR RI. Ia menyayangkan dalam pidato Presiden tidak mengangkat isu kemanusiaan yang masih harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia.

Di antaranya adalah masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” demikian katanya, seperti dikutip akun Twitter Gerindra, Rabu (21/8/2019).

Ia mengatakan, data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, ada 195 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di beberapa negara. Di antaranya, Malaysia berjumlah 154 orang, Arab Saudi 20 orang, Tiongkok 12 orang, Laos 2 orang, Singapura 2 orang, dan Bahrain 1 orang.

“Untuk 195 PMI yang terancam hukuman mati tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendampingan hukum dan lobi politik untuk melindungi warga negaranya.”

Indonesia menurut dirinya perlu melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan PMI, hal ini sangat penting agar PMI merasa mendapatkan perlindungan dari negaranya. Ia menyatakan sangat mendukung rencana pemerintah Indonesia menciptakan SDM yang unggul Indonesia Maju.

“Ini merupakan langkah baik dalam menyiapkan SDM yang cerdas dan mampu bersaing dan menjadi harapan dan pekerjaan rumah yg besar bagi pemerintah Indonesia khususnya dalam menciptakan SDM yg unggul bagi PMI.”

Program ini harus didukung dengan mempersiapkan SDM para PMI yang unggul sehingga bisa menjadi pekerja yang profesional dan mampu berkompetisi di dunia global. Ia pun berharap, SDM PMI yg unggul akan mengurangi korban PMI baik itu PMI yg berhadapan dengan hukum, maupun yg menjadi korban kekerasan dan bahkan sampai pada kehilangan nyawa.

(Robi/voa-islam.com)