JAKARTA (voa-islam.com)- Adanya keinginan meminta bantuan ke perusahaan IT (asal) Cina untuk BPJS Kesehatan dikritik ramai-ramai. Di antaranya datang dari politisi dan pengamat.
Mereka melihat, misalnya, keinginan tersebut mengkhawatirkan Indonesia masuk ke dalam perangkap utang Cina. Ada pula yang tampak tak menyangka, seperti Pemerintah Indonesia malah lebih mementingkan memindahkan Ibu Kota daripada kesehatan rakyatnya.
Belum lagi ada kekhawatiran lain, yaitu soal data-data rakyat Indonesia ke tangan (perusahaan) Cina tersebut.
Berikut kritisi dari politisi dan pengamat soal BPJS Kesehatan akan pembantuan perusahaan Cina melalui Twitter-nya masing-masing:
Hidayat Nur Wahid: “Seandainya Pemerintah lebih kedepankan kepentingan Rakyat banyak, maka kalaupun pemerintah punya anggaran yg agak longgar, mestinya dipergunakan unt selesaikan masalah yg mendesak spt soal BPJS ini. Itu lebih diperlukan masyarakat menengah kebawah, ketimbang pemindahan Ibukota.”
Rizal Ramli: “Masak sih soal BPJS aja minta bantuan China. Segitu tidak kreatifnya atau ada 'udang di balik batu'. Ntar semua data2 kesehatan rakyat Indonesia ada di Beijing. Kayaknya ada yg pantas dapat gelar 'Dubes Kehormatan Tiongkok di Indonesia' deh.”
Muhammad Said Didu: “Bagi pak Menkomaritim, sepertinya setiap masalah yg dihadapi bangsa solusinya hanya satu yaitu minta "bantuan" dari China. Kereta Api cepat, listrik, Garuda, BPJS, tenaga kerja dll semua dimintakan "bantuan" dari China oleh beliau. Sdh nyerah shg semua minta ke China?”
Andre Rosiade: “Duhh pak @jokowi . Bagaimana kami mau dukung bapak mengenai Ibu Kota Baru. Urusan BPJS kesehatan saja, pemerintah terindikasi menyerah dan mau minta tlg sama Tiongkok. Takutnya gara2 Ibu Kota baru,malah menyebabkan Indonesia masuk perangkap hutang Tiongkok.”
(Robi/voa-islam.com)