DPRD Jabar: Ridwan Kamil Jangan Asal Klaim Pemindahan Pusat Pemerintahan

BANDUNG (voa-islam.com) - DPRD Jawa Barat menilai sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang pemindahan ibu kota hanya sepihak.

Seperti diketahui, tiga wilayah yang akan dijadikan ibu kota adalah Tegalluar Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta, serta wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).

"Mestinya Pak Gubernur tidak asal klaim dan memberikan pernyataan secara sepihak terkait dengan wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya di Bandung, Jumat (30/09/19).

Menurut Asep, DPRD Jabar, melalui Panitia Khusus 7 telah membahas Rencana Tata Ruang Wilayah pemindahan ibu kota Jawa Barat dengan usulan Tegalluar sebagai daerah pengganti. Namun, daerah tersebut dinilai tidak layak karena memiliki potensi bencana tinggi.

"Pada waktu pimpinan dan anggota Pansus 7 yang membahas Raperda RTRW ini melakukan konsultasi ke BNPB, ternyata diketahui bahwa Tegalluar memiliki potensi bencana dengan kelas bahaya tinggi, khususnya banjir dan gempa bumi," ujarnya seperti dilansir dari pikiran-rakyat.com.

Asep memastikan, Walini dan Rebana sebagai pilihan daerah pengganti tidak ada.

"Tidak ada Walini atau bahkan Rebana. Pihak eksekutif saat itu mengusulkan Tegalluar Kabupaten Bandung sebagai tempat pusat pemerintahan Jawa Barat yang baru. Jadi, pada saat itu teman-teman anggota Pansus langsung mencoretnya," katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar Ali Hasan juga sependapat. Ali menyatakan, komisi IV dipastikan menolak usulan pemindahan tersebut.

"Sebagai ketua Komisi IV, belum pernah diajak bicara soal pemindahan ibu kota provinsi, itu baru wacana tapi langsung saya sikapi, saya kurang sepakat memindahkan,” katanya.

Ibu kota Jawa Barat direncanakan akan dipindahkan dari Kota Bandung. Pemindahan Bandung diwacanakan karena Kota Bandung dinilai sudah tidak lagi efisien menjadi pusat pemerintahan.

Ridwan Kamil menjelaskan rencana tersebut sedang dalam proses kajian setelah diresmikan dalam rapat Paripurna DPRD Jawa Barat.

"Dikaji dulu di beberapa lokasi, ada di Tegalluar di walini (Bandung Barat) atau Rebana juga. Karena secara fisik Kota Bandung juga sama dengan Jakarta, sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan," ujar Ridwan Kamil, Kamis (29/08/19).

Ridwan Kamil menilai, sistem pemerintahan ibu kota Jawa Barat di Kota Bandung sulit lagi dimaksimalkan untuk pelayanan publik.

"Karena contohnya, kantor-kantor pemerintahan, cek-clok di mana-mana dan tidak produktif. Kajian akan dilaksanakan 6 bulan ke depan," ucapnya. [syahid/voa-islam.com]