Pemerintah Harus Lebih Proaktif Soal Uyghur

JAKARTA (voa-islam.com) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyatakan Pemerintah terlihat kurang proaktif kepada publik soal sikapnya terhadap ketidakadilan hak asasi manusia yang menimpa warga Uyghur di Xinjiang, Kamis (26/12/2019).

"Kami meminta pemerintah RI agar menunjukkan sikap lebih pro aktif dalam merespons kegelisahan rakyat Indonesia," ungkap Sukamta yang dihubungi lewat telepon selulernya.

Sukamta juga mengatakan bahwa pemerintah kurang mengkomunikasikan sikap yang akan diambil kepada rakyat Indonesia.

"Pemerintah boleh saja mengambil kebijakan bukan model megaphone diplomacy, tetapi tolong sikap perjuangan Pemerintah RI atas kasus Uyghur ini dikomunikasikan dan ditunjukkan kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada pemerintahan," tambah Sukamta seperti dikutip dari pks.id.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini menekankan pemerintah harus mengambil langkah konkret agar tidak terkesan diam-diam saja.

"Sikap tidak teriak-teriak di publik ini mungkin pilihan, tetapi tetap harus mengambil langkah konkret. Lalu secara politik langkah tersebut harus dikomunikasikan kepada rakyat agar tidak terkesan ewuh pakewuh dengan Cina dan diam-diam saja dengan dalih tidak mau intervensi urusan dalam negeri Cina," ujar Sukamta.

Ditengah keingintahuan rakyat Indonesia tentang apa yang menimpa saudara-saudara di Uyghur, rakyat membutuhkan informasi yang jelas dan sumber informasi tersebut diharapkan datang dari pemerintah RI sendiri.

"Satu-satunya sumber informasi yang kita harapkan bisa dipercaya adalah dari pemerintahan RI sendiri. Ini dapat tercapai jika pemerintah mau berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang terjadi disana dan apa yang sedang mereka lakukan untuk membela hak asasi manusia Uyghur," tegas Sukamta. [syahid/voa-islam.com]