Kamis, 30 Jan 2020
PKS: PLN Harus Tegas Terhadap IPP untuk Perbaiki Kondisi Keuangan
JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto minta Direktur PT. PLN yang baru, Zulkifli Zaini, untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang masih rugi. Jika diliihat sepintas memang laporan keuangan PLN terkesan untung tapi jika diteliti lebih lanjut nyatanya kondisi keuangan PLN masih rugi. Itu sebabnya Mulyanto minta Zulkilfli Zaini mengevaluasi lagi berbagai program, kegiatan dan kerjasama PLN yang selama ini dinilai memberatkan kondisi keuangan PLN.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR-RI dengan PT. PLN (Persero), Selasa (28/1), di Gedung Nusantara 1, Komplek Gedung DPR, MPR dan DPD RI, Jakarta, Mulyanto menyoroti berbagai program kerja dan kerjasama PLN dengan pihak luar. Menurut Mulyanto PLN harus tegas dalam hal penetapan poin kerjasama dengan pihak manapun agar perusahaan setrum ini bisa untung. PLN jangan terlalu tergantung pada kompensasi dan subsidi Pemerintah untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan.
“PLN itu utangnya banyak. Itu fakta. Tapi potensi pendapatannya juga banyak. Hanya sayang selama ini tidak dikelola dengan baik sehingga laporan keuangannya tetap minus,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS itu.
Mulyanto menambahkan jika PLN ingin untung maka harus berani memutus kerjasama yang merugikan. Sebagai perusahaan milik negara yang memonopoli pengadaan dan pendistribusian listrik untuk rakyat, seharusnya PLN punya posisi tawar yang kuat terhadap mitra kerja, termasuk kepada perusahaan Independent Power Producer (IPP). PLN jangan mau didikte pihak IPP jika pada akhirnya membuat rugi.
“Saya rasa kerjasama dengan beberapa IPP juga perlu ditinjau ulang. Kita lihat lagi bagian-bagian mana yang sebaiknya perlu dinegosiasi ulang agar PLN bisa tumbuh. Jangan seperti selama ini PLN seperti dicocok hidung oleh IPP. Seolah semua yang diproduksi IPP wajib dibeli PLN. Padahal belum tentu jumlah produksi itu yang diperlukan oleh masyarakat atau pelanggan. Kalau terus begini wajar jika PLN rugi,” tegas Mulyanto.
Lebih jauh Mulyanto meminta PLN lebih memprioritaskan potensi yang dimiliki ketimbang bekerjasama dengan IPP yang berorientasi profit. Sebagai perusahaan milik Negara, PLN punya tanggungjawab melayani kebutuhan listrik masyarakat. Hal itu tentu tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan swasta yang memang bekerja untuk mencari keuntungan.
“Kami dukung PLN dapat bekerja secara profesional tanpa diganggu oleh kepentingan pihak manapun. Listrik itu hajat hidup orang banyak sehingga negara perlu hadir untuk memenuhinya. Jangan diserahkan kepada swasta yang orientasinya mencari untung. Bisa bahaya nanti. Ujug-ujungnya rakyat yang rugi,” tegas Mulyanto.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]
