PKS Yakin Pansus Dapat Bongkar Kasus Jiwasraya

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan bahwa potensi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ditaksir mencapai sebesar 13,7 trilyun, dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyehatkan perusahaan asuransi milik negara itu sebesar 32,6 triliun.

"Kasus ini memang bukan kasus sederhana. Ia termasuk kejahatan yang terorganisir, yang melibatkan banyak aspek," ungkapnya. Hal ini disampaikan Anis di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020 pada acara Sarasehan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) yang diketuai Prof. Din Syamsuddin.

Legislator dari dapil Jakarta Timur ini juga mengungkapkan bahwa PKS bersama dengan Partai Demokrat telah mengusulkan pembentukan pansus kepada pimpinan DPR. Namun, setelah dua kali sudang paripurna usulan tersebut tidak dibacakan pimpinan DPR RI.

Anis menjelaskan bahwa pembentukan pansus harus diusulkan lebih dari 1 fraksi dan diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR RI. "Keduanya sudah terpenuhi," tegasnya.

Dihadapan audiens yang berjumlah sekitar 150 orang ini, Anis menegaskan bahwa PKS meyakini kasus Jiwasraya dapat dituntaskan dengan pembentukan pansus bukan panja. "Karena pansus memiliki kewenangan lintas komisi, lintas bidang, dapat melakukan audit investigasi, memanggil orang dan melibatkan penegak hukum. Sementara panja tidak memiliki kewenangan ini," imbuhnya.

Menanggapi pertanyaan salah satu peserta yang nampak tidak percaya terhadap keseriusan pemerintah dan DPR dalam menuntaskan kasus Jiwasraya, ia mendorong pergerakan èkstra parlemen agar turut aktif menyuarakan kepentingan rakyat dan menyalurkan aspirasinya ke DPR. "Ingat bahwa negara kita menganut sistem trias politika dimana kewenangan politik dibagi kepada tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Aspirasi masyarakat harus masuk melalui ketiga lembaga ini sesuai fungsinya," katanya menambahkan.

Menutup pembicaraannya, Anis menekankan bahwa jika ke depan masyarakat harus lebih jeli memilih wakil rakyat agar benar-benar bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. "Wakil rakyat yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik, akan menjadikan DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang efektif dalam membela kepentingan rakyat," pungkasnya.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]