Anis Byarwati: Pemerintah Terlalu Terburu-buru Terbitkan Surat Utang Global

JAKARTA (voa-islam.com)--Mengutip pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar saat pandemi covid-19 atau virus corona mewabah, yang nilainya mencapai US$ 4,3 miliar atau Rp 68,6 triliun (kurs Rp 16.000).

"Ini adalah penerbitan terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemic covid-19 terjadi," kata Sri Mulyani, Selasa (7/4/2020). "Ini menunjukkan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan negara. Kita memanfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond jangka panjang cukup kuat," kata Sri Mulyani.

Anggota Komisi XI Dr. Anis Byarwati mengomentari kebijakan Sri Mulyani ini, menurut Anis pemerintah tidak harus terburu-buru menerbitkan surat utang global atau global bond dengan tenor yang sangat panjang. Ia prihatin jika generasi penerus Indonesia kelak harus menanggung utang negara bertenor 10, 30, sampai 50 tahun.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa dari data yg ada, cadangan devisa Indonesia saat ini masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2020 tercatat sebesar US$ 121 miliar.

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor, yang artinya posisi cadangan devisa ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," papar Anis, Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut lagi Anis menyarankan, dari pada menerbitkan global bond, lebih baik menggunakan dana yang ada. Menurut Doktor lulusan Universitas Airlangga ini, Pemerintah per akhir Februari 2020 masih memiliki uang kas lebih dari Rp 270 triliun, terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) per akhir 2018 sebesar Rp 175,24 triliun, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2019 sebesar Rp 46,5 triliun, dan SiLPA 2020 (akhir Februari) sebesar Rp 50,13 triliun, atau pemerintah bisa memangkas anggaran proyek-proyek mercusuar yang bisa ditunda.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]