JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Mazaat, mengkritisi wacana Pemerintah untuk menerapkan konsep New Normal dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Kenapa memakai istilah yang membingungkan masyarakat. Harus jelas regulasinya karena new normal melingkupi semua aspek dengang jelas dan detail,” tegas Syahrul baru-baru ini.
Anggota Komisi V DPR RI ini menyatakan bahwa kelonggaran dengan New Normal ini tidak berbanding lurus dengan kurva penanganan Covid-19 yang hingga kini masih belum juga melandai.
“Dalam artian semua ini menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktifitas di luar rumah. Lagi-lagi tanggungjawab penuhnya ada di Pemerintah yang akan di cap sebagai pelanggar HAM Berat setelah terjadi kemungkinan kematian masal pada gelombang kedua Covid-19 seperti flu spanyol tempo dulu,” terang Syahrul.
Penetapan New Normal, lanjut Syahrul, bukanlah lahirnya Tatanan Baru hanya bersifat “quasi” atau sementara sampai vaksin benar-benar ditemukan, dan disaat itulah presiden baru bisa menyatakan kita bisa berdamai dengan covid 19 seperti flu lainnya yang sudah ada vaksinnya.
“Tapi hari ini belum di temukan kesepakatan dengan Covid-19 dalam bentuk Vaksin. Sehingga selama itu belum ditemukan maka negara wajib hadir melindungi warga negaranya agar terhindar dari penularan”, tandasnya.
Penetapan New Normal hari ini, katanya, menandakan ketidakberdayaan negara. Negara telah gagal dan pasrah dalam menanggulangi Covid 19 sehingga tidak ada terobosan seperti negara lain yang dihadirkan Indonesia seperti Turki, Taiwan, New Zealand dan Korea selatan bahkan tetangga kita Malaysia.
“Kenapa Pemerintahan Jokowi ini terlalu lemah dan tergopoh-gopoh. Lemah dan mudahnya mengikuti keinginan para bussinessman yang lesu usahanya sementara pedagang kecil diabaikan dan dikorbankan dalam New Normal,” paparnya.
“Ada Makna Diskriminasi di saat Promosi New Normal oleh Jokowi. Bayangkan sekelas presiden melakukan lawatan perdananya di sebuah Mall. Ada apa sebenarnya dengan Pemerintahan ini ? Tunduk oleh desakan para Pebisnis ? Bagaimana dengan Masjid ? Kenapa tidak membuka Masjid dalam New Normal ? Mana kerumunan yang lebih banyak Mall atau mesjid?,” tanya Syahrul menambahkan.
Menurut Syahrul, ada disparitas yang tinggi dalam kebijakan pemerintah jokowi periode kali ini. Walaupun pada periode pertama juga sudah terlihat.
“Andaikan korban bertambah dan musnahnya populasi, alangkah celakanya kebijakan yang diambil Presiden, pada awal Syawal ini bertambah lagi dosa kebijakannya,” tutup Syahrul.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]
