Rabu, 24 Jun 2020
Komisi VII: Biofuel, Prioritas Pemerintah Adalah Rakyat Kecil Bukan Pengusaha Besar
JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Pemerintah tidak perlu menambah subsidi untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Anggaran untuk peningkatan produksi minyak sawit sebagai bahan baku produksi biosolar tersebut ada baiknya dialihkan untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
Mulyanto menilai pemberian subsidi kepada Badan Pengola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan produksi bahan campuran biosolar saat ini tidak efektif. Saat harga minyak dunia anjlok, model subsidi ini hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan menguntungkan pengusaha besar. Apalagi di tengah pandemi Corona seperti sekarang ini.
"Saya rasa, kita tidak harus menggelontorkan uang rakyat untuk mensubsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Apalagi kalau yang menikmati hanya segelintir raksasa sawit, sementara petani sawit kecil tetap tidak tersentuh.
Di tengah permintaan BBM domestik yg menurun, lebih baik kita sesuaikan komposisi produksi biofuel ini, sesuai harga keekonomiannya, agar uang rakyat yang terbatas betul-betul dapat difokuskan untuk penanggulangan pandemi covid-19 ini," jelas Mulyanto
Mulyanto mengapresiasi upaya Pemerintah meningkatkan produksi biosolar sebagai salah satu cara mengurangi polusi udara. Tapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk memproduksi secara besar-besaran biodiesel, mengingat harga minyak dunia anjlok dan masyarakat tengah menderita kedaruratan kesehatan.
"Melihat perkembangan harga minyak dunia saat ini, kebutuhan bbm dalam negeri dan juga tingkat persediaan minyak mentah dunia yang melimpah, sebaiknya Pemerintah memilih opsi yang lebih efisien. Buat apa produksi biosolar dengan komposisi FAME tinggi, jika subsidinya semakin membengkak.
Kita jangan terlalu bersemangat untuk menaikkan komposisi FAME (fatty acid methyl esters, bahan olahan minyak sawit untuk campuran produksi biosolar) dari 20% menjadi 30%, dan seterusnya bila harga keekonomiannya makin tergerus.
Kita harus menjaga irama penataan sektor hulu dan sektor hilir migas secara selaras dan harmonis. Jangan sampai Pemerintah lebih mementingkan menolong segelintir raksasa sawit daripada kepentingan konsumen solar bersubsidi.
Prioritas pemerintah harusnya adalah nasib rakyat kecil bukan para cukong sawit," tegas anggota DPR RI daerah pemilihan Banten III ini.* [Ril/voa-islam.com]
