PKS: Uji Klinis Fase Tiga Vaksin Sinovac Harus Objektif

 

Mulyanto mengingatkan peran peneliti uji klinis fase 3 ini sangat menentukan nasib kesehatan jutaan masyarakat Indonesia. 

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta para peneliti yang terlibat dalam proses uji klinis fase 3 vaksin Sinovac untuk bersikap profesional. Peneliti harus objektif dan berani menyampaikan hasil uji tersebut apa adanya. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu peneliti membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta. 

Mulyanto menegaskan uji klinis fase 3 ini sangat penting untuk menilai efektifitas dan imunoginitas vaksin yang sudah dibeli Pemerintah.  

"Sebab berdasarkan daftar efektivitas vaksin yang disebutkan WHO, vaksin Sinovac tidak tertera di dalamnya. Untuk itu vaksin Sinovac yang sudah dibeli harus diuji. Jangan sampai vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat ini malah berbahaya," tegas Mulyanto.  

Sebelumnya Pemerintah dilaporkan sudah membeli vaksin Sinovac sebanyak 3 juta dosis. Sejumlah 1,2 juta dosis sudah diterima sedangkan sisanya menyusul kemudian.  

"Sekarang ini status vaksin Sinovac tengah uji klinis fase 3 oleh tim peneliti FK Unpad. Saya berharap para ilmuwan kedokteran yg terlibat riset ini menjagi garda ilmiah yang mengayomi kesehatan masyarakat.Mereka tidak boleh goyah apalagi ingkar dari Hippocratic Oath, sumpah etis mereka. Jangan sampai mereka tergiur pada rayuan manis pebisnis vaksin atau takut pada tekanan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab," ujar Mulyanto.  

Mulyanto mengingatkan peran peneliti uji klinis fase 3 ini sangat menentukan nasib kesehatan jutaan masyarakat Indonesia.  

"Masyarakat sangat berharap para peneliti ini bersikap rasional, obyektif, dan independen, sehingga hasil riset yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kondisi yg sebenarnya di lapangan. Jangan sampai ada tipu-tipu ilmiah.  

Jika perlu dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.  

"Kita bertanggung jawab membangun integritas kelembagaan ilmiah nasional agar evidence based atau research based policy (kebijakan berbasis riset) dapat dijalankan dengan baik dan dipercaya publik," tandas Mulyanto.* [Ril/voa-islam.com]