Sikapi Kudeta Myanmar, BKSAP dan Parlemen Uni Eropa Gelar Diskusi Daring

JAKARTA (voa-islam.com)--Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dan Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk ASEAN (DASE) menghelat pertemuan secara virtual. Kedua pihak fokus mendiskusikan perkembangan situasi di Myanmar. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera ditunjuk memimpin diskusi dan memberikan pandangan strategisnya.

“Insiden kudeta Myanmar dicemaskan berdampak ke kawasan, membahayakan keamanan, stabilitas politik, upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar Mardani, Selasa (11/5/2021). 

Pimpinan yang mengurusi Kerja Sama Bilateral itu menyampaikan posisi DPR terkait kudeta tersebut yaitu mengutuk kekerasan terhadap pihak pro demokrasi, urgensi pelindungan rakyat Myanmar, dan pemulihan demokrasi.  Lebih lanjut ia menambahkan, DPR mengapresiasi keputusan konsensus Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN terbaru terkait Myanmar. 

“Konsensus sangat bagus namun sangat menyedihkan lantaran kekerasan di Myanmar masih berlanjut, bahkan berada di ambang perang saudara. Ini bisa menyulut krisis baru di kawasan. DK PBB harus menyiapkan pilihan terburuk termasuk embargo. Akses bantuan kemanusian juga harus dipastikan terlebih di saat pandemi saat sekarang,” tegas Mardani. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan bahwa DPR telah mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) agar menyiapkan tindakan yang perlu diambil dalam menyikapi kudeta Myanmar. “DPR sudah meminta forum parlemen ASEAN untuk mempertimbangkan penangguhan sementara keanggotaan Myanmar sampai junta militer mengembalikan parlemen Myanmar yang telah dibubarkan,” tegasnya. 

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket yang juga hadir menyampaikan sambutan pembuka. Diplomat asal Belanda itu menekankan peran yang dapat dilakukan kedua pihak terkait krisis Myanmar yang semakin tidak kondusif. 

Sementara Ketua DASE Daniel Caspary menilai positif lima konsensus KTT ASEAN terbaru terkait Myanmar. Politisi Jerman itu menekankan urgensi implementasi konsensus, dialog, restorasi demokrasi dan HAM. 

Pertemuan BKSAP-DASE tersebut juga dihadiri Pimpinan BKSAP Sihar Sitorus (PDI-Perjuangan) dan Achmad Hafisz Tohir (PAN), dan Heidi Hautala (Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa). Pertemuan menghasilkan rancangan Sikap Bersama BKSAP DPR dan DASE Parlemen Uni Eropa terkait krisis Myanmar.* [Ril/voa-islam.com]