Ancam ASN Dipindah ke Papua, Mensos Masih Berfikir Cara Kolonial

JAKARTA (voa-islam.com)--Ancaman Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bakal memindahkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Papua masih terus menuai kritik. Di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Risma menumpahkan kemarahannya. Ketika mendapati banyaknya kekurangan peralatan dapur umum hingga pasokan telur saat meninjau dapur umum PPKM darurat.

Risma menyebut, dirinya tidak memiliki otoritas untuk memecat ASN, tapi ASN yang bekerja di balai tersebut diancam untuk dipindahkan ke Papua.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menilai, Menteri Sosial Tri Rismahini tidak semestinya menebar ancaman dengan memasukan narasi menyudutkan wilayah tertentu di republik ini. Cara Mensos, bukan saja menunjukan kegagalan dia dalam berkomunikasi, tapi juga membuat sesak rakyat Papua.

“Mensos belum matang melakukan komunikasi publik. Menggunakan frasa menyudutkan wilayah tertentu seperti Papua membuat sesak rakyat Papua. Menyedihkan," sesal Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Maluku di Jakarta (17/07).

Saadiah menyayangkan sikap dan cara berfikir pejabat negara seperti Mensos yang masih menempatkan wilayah Papua sebagai tempat buangan.

Mantan Anggota DPRD Maluku ini menyebut jika Mensos menampakkan cara berfikir colonial dalam menangani masyarakat.

“Sangat disayangkan seorang pejabat negara konsep berfikir seperti Mensos. Menempatkan Papua sebagai tempat buangan. Ini menunjukan rezim ini masih berfikir dengan cara kolonial dalam menangani masyarakat," kritik Saadiah.

Negara kata Saadiah, memberikan otoritas kepada Mensos untuk menangani seluruh persoalan sosial di Indonesia. Maka, seharusnya, pejabat negeri seperti Mensos tidak mengklasifikasikan masyarakat dan wilayah berbasis kelompok.

“Seakan-akan ada kelompok yang superior dan ada yang inferior. Itu tidak etis dalam mengelolah negara," imbuhnya.

Bagi Saadiah, nalar yang sehat dan sikap yang humanis wajib untuk ditampilkan sebagaimana pengelolaan negara modern. Apalagi diberi otoritas untuk mengelolah kebijakan yang keputusannya berdampak kepada masyarakat luas termasuk masyarakat di Papua. Sikap Mensos menunjukan bahwa nasionalisme dalam bernegara harus direvitalisasi.

“Nasionalisme dalam bernegara harus direvitalisasi. Jangan dengan cara-cara jadul. Apa yang dilakukan ibu Risma kontrapoduktif dan sangat melukai. Berhenti menempatkan Papua sebagai wilayah buangan dan terpinggirkan," kata Saadiah mengingatkan.

Saadiah secara tegas meminta agar Presiden Jokowi menegur Mensos sebagai anak buahnya. Bila perlu mundur dari jabatan jika Mensos berjiwa besar.

“Sebagai pembantu presiden, Presiden Jokowi menegur Menteri Sosial. Bila perlu mundur dari jabatan jika Mensos berjiwa besar. Ini menjadi tanggung jawab moral," tegas Saadiah.* [Ril/voa-islam.com]