PKS Tidak Setuju Pemerintah Suntik Dana Proyek Kereta Cepat

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menanggapi biaya proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCIC) membengkak.

Kabar naiknya biaya pembangunan proyek strategis nasional atau PSN itu, kata Toriq, telah berembus sejak awal tahun ini. Dan estimasi penambahannya sekitar US$ 1,9 miliar atau Rp 27,17 triliun.

“Sebenarnya Isu bertambahnya anggaran proyek KCIC sudah merebak sejak Januari 2021. Bahkan April lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi keluarkan penyataan akan melibatkan KPK dalam pengawasan proyek kereta cepat tersebut,” Tutur Toriq Hidayat.

Namun telah dipastikan Pemerintah mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022 sebesar sebesar Rp 4,1 triliun untuk proyek KCIC. Dan Kebijakan tersebut dianggap tidak tepat oleh Anggota Komisi V DPR RI asal Fraksi PKS ini.

“Pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas. Rakyat sedang menderita akibat pandemi. Pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu. Dan suntikan dana tersebut tidak berbanding lurus dengan manfaat yang akan didapat oleh rakyat, sungguh memprihatinkan,” tutur Toriq.

Menurutnya proyek KCIC seharusnya tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Konsorsiumlah yang harus menanggung beban tersebut. Dan ia menyebutkan bahwa proyek ini tidak masuk akal. Harga tiket kereta cepat diperkirakan akan melebih tiket pesawat ke Yogya atau Surabaya.

“Prediksinya harga tiket kereta cepat sekitar Rp 1 juta per orang. Pertanyaannya untuk siapa pembangunan jalur kereta tersebut. Apakah masyarakat menengah atau khusus menengah atas saja? Lalu dimana keberpihakan pada rakyat kecil,” kata Toriq.

Toriq berharap keterlibatan pengawasan KPK dalam proyek KCIC dapat direalisasikan. Agar tidak ada potensi permainan anggaran oleh oknum tertentu. Kemudian konsorsium BUMN proyek kereta cepat supaya menghitung lebih rinci bebannya. Dan segera mengatasi bengkaknya biaya proyek tersebut.*[Ril/voa-islam.com]