FPMI: Kenaikan Cukai Semestinya Berorientasi untuk Kurangi Konsumsi Rokok

MAGELANG (voa-islam.com)—Ketua Forum Petani Multikultur Indonesia (FPMI) Istanto menyoroti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang lebih berorientasi pencapaian target penerimaan, daripada pengendalian atau pembatasan konsumsi rokok dan upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut Istanto, semua pihak harus menyadari bahwa sampai saat ini petani tembakau selalu ada dalam pihak yang dirugikan (harga tembakau tahun 2020 dinyatakan petani sebagai harga terburuk selama 10 tahun terakhir).

Demikian juga petani multikultur (harga panen sayuran berbagai jenis sangat rendah), menunjukkan bahwa belum ada dukungan kebijakan yang sinergis untuk peningkatan kesejahteraan petani.

“Petani berharap pemerintah mengalokasikan 5-10 persen pendapatan cukai rokok untuk program pendampingan petani tembakau beralih profesi,” ujar Istanto saat konferensi pers FPMI bertema “Dukungan dan Harapan Petani Tembakau Terhadap Kenaikan Cukai Rokok dan Pemanfaatan Untuk Kesejahteraan Petani" di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (8/12/2021).

Kebijakan itu, lanjut dia, bisa selaras dengan keinginan pemerintah untuk menurunkan konsumsi rokok seperti yang dilakukan negara-negara di dunia. Semestinya cukai rokok menjadi instrumen pengendalian rokok yang paling efektif, disamping tentu saja untuk menaikkan pendapatan negara.

Dicontohkan, jika rata-rata pendapatan negara dari cukai rokok per tahun sekitar Rp 140 triliun, maka setidaknya Rp 14 triliun bisa dialokasikan untuk program pendampingan petani.

Dana tersebut, kata Istanto, bisa dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang langsung membina petani. “Dana tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan manajemen petani dalam membudidayakan komoditas yang berpeluang diekspor,” jelas dia.

FPMI selaku organisasi perwakilan petani menyuarakan aspirasinya - DBH CHT harusnya kembalikan pada pemangku kepentingan, seharusnya peruntukannya lebih fokus untuk petani dan buruh tembakau.

Pemerintah semestinya mengakomodasi kebijakan tersebut dalam aturan yang memprioritaskan kebutuhan petani. “Oleh karenanya, para petani memberi dukungan pada kenaikan cukai rokok dengan tuntutan bahwa semestinya pemerintah merumuskan rencana strategis yang berbasis kesejahteraan petani, tidak semata menonjolkan peran Industri Hasil Tembakau (IHT),” ungkap Istanto.*[Syaf/voa-islam.com]