JAKARTA (voa-islam.com) - Beberapa pekan lalu beredar video yang menunjukan antrian panjang para penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno Hatta. Dalam video tersebut diungkapkan bahwa sebagian besar penumpang yang antri adalah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri.
Selain antrian panjang, dalam video tersebut juga dijelaskan banyaknya calo yang berkeliaran menawarkan karantina kesehatan di hotel yang harganya sangat mahal, bahkan sampai 19 juta.
Menanggapi kejadian tersebut, Martri Agoeng, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS menegaskan bahwa “hal itu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah”.
Oleh karena itu, Martri Agoeng melanjutkan.
“PKS sangat menyesalkan cara pemerintah dalam menangani kepulangan para penumpang dari luar negeri, khususnya para PMI yang sangat amburadul, baik di Bandara Soekarno Hatta maupun di Wisma Atlit. Dengan kondisi seperti itu, seharusnya pemerintah bisa segera mengambil tindakan serius dan tegas”.
Bahkan, dalam video tersebut juga jelaskan adanya keluhan dari banyak penumpang terkait lamanya proses pelayanan oleh petugas kesehatan bandara, mereka harus antri berjam-jam tanpa ada kepastian berapa lama mereka harus mengantri.
Padahal, para penumpang ini, terutama PMI sudah melakukan perjalanan jauh dari luar negeri, mereka lelah, baik secara fisik maupun mental dan ingin segera bertemu dengan keluarga mereka.
Yang lebih disesalkan adalah adanya oknum-oknum tertentu yang justru mencoba mengambil keuntungan dari kondisi tersebut yaitu dengan menawarkan karantina kesehatan di hotel dengan harga yang sangat mahal, terutama jika para oknum ini mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah PMI.
Dengan kondisi pelayanan seperti itu, Martri melanjutkan.
“Kita seperti kembali ke model pelayanan masa lalu yang banyak dikuasai oleh para mafia pemulangan PMI, dimana mereka melakukan pemerasan dengan modus 'money changer' yang tinggi serta modus-modus pemerasan lainnya."
Oleh karena itu, Martri Agoeng mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan secara serius dan total terkait tata kelola pemulangan PMI dengan melakukan antisipasi sebaik mungkin.
Jika melalui satu pintu di bandara Soekarno Hatta tidak memungkinkan, pemerintah bisa juga membuka pemulangan PMI melalui Bandara Juanda Jawa Timur atau bandara lainnya yang memungkinkan.
Berikutnya, Martri meminta pemerintah agar betul-betul serius memperhatikan hal ini, jangan sampai penghargaan kepada PMI sebagai “Pahlawan Devisa” hanya sebagai lips servis saja, karena pada kenyataanya, perlakukan dan pelayanan pemerintah kepada PMI, masih menggunakan cara-cara masa lalu yang seharusnya sudah ditinggalkan. [syahid/voa-islam.com]
sumber: www.pks.id