DPP PBB: Kepentingan Oligarki Menjegal Munculnya Kepemimpinan Patriot Nasional

BEKASI (voa-islam.com)--Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Bidang Komunikasi Publik, Randy Bagasyudha menyatakan PBB sampai hari ini masih mencoba untuk meluruskan kekacauan undang-undang pemilu. Hari ini, kata Randy masyarakat banyak yang tidak sadar bahwa undang-undang pemilu kita itu berantakan.

Hal itu ia katakan dalam acara diskusi publik yang digelar Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) di Balelo Food Garden, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi Jum'at (10/6/2022).

"Saya kemarin diskusi dengan BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), ternyata level aktivis mahasiswa pun enggak sadar bahwa undang-undang pemilu kita tuh ngaco. Tiket lama dipakai ulang dan anehnya itu enggak ada yang protes. Banyak yang protes tapi di MK (Mahkamah Konstitusi) selalu gagal, kenapa gagalnya? macam-macam alasannya. alasan hukum dan sebagainya tapi kalau saya lihat sebetulnya masalah politik," ujarnya.

"Mohon doanya buat kawan-kawan semua hari ini tinggal Pak Yusril Ihza Mahendra (YIM) dengan pak la Nyala Mattaliti ketua DPD RI yang masih mengajukan judicial reviewnya belum ditolak di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Intinya, kata Randy, semua harusnya sepakat bahwa kepentingan politik apapun tidak boleh mengubah aturan. Jangan sampai memaksa mengubah aturan, mengubah negara, mengubah konstitusi hanya demi kepentingan politik.

"Kalau kita punya kekuasaan atau kita ingin berkuasa lagi harusnya manfaatkan waktu, memanfaatkan akses, memanfaatkan semua yang kita punya untuk menuju ke sana. Bukan kemudian mengakali aturan. ini yang bahaya. kenapa saya bilang bahaya karena konstitusi itu fondasi dari negara. Dan kalau aturan mainnya masih begini-begini aja mohon maaf nih, bukan saya pesimis, apa yang kita idam-idamkan munculnya kepemimpinan patriotis di tingkat nasional enggak akan ada, kenapa? karena orang-orang yang patriot yang ada di indonesia hari ini terjegal dengan aturan," jelasnya.

Menurutnya, kenapa banyak orang hebat tidak bisa dicalonkan jadi presiden? Karena dijegal aturan.

"Menurut saya model-model kayak gini kan harusnya level mahasiswa gitu. Kalau kita anak BEM mau jegal lawan kita kangkangi aturan maka lawan terjegal tuh. Kalo negara masih level gaya mahasiswa gini kan repot, kelasnya masih kelas BEM ini, kelasnya orang orang yang masih membuat aturan undang undang hari ini," geramnya.

Oleh karena itu ia mengajak semua elemen masyarakat yang peduli demokrasi, untuk menggaungkan bahwa ada orang orang yang sedang berjuang untuk meluruskan kekacauan undang-undang pemilu, supaya kepemimpinan nasional itu bisa melahirkan orang-orang yang patriotik.

"Saya bisa bikin simulasi lah siapa sih Capres andalan Anda. Ayo kita hitung-hitungan, nggak akan bisa nyapres? sulit, kenapa dikangkangi aturannya? sekarang siapa di belakang itu kan sudah ada kekuatan modal yang amat besar yang rakyat tidak bisa lawan. Mohon maaf nih kita rakyat punya hak pilih tapi milih kita dibatasin," ujarnya.

Randy mengatakan kepentingan oligarki sangat kental sekali dalam undang- undang pemilu di Indonesia. "Siapa mereka? Orang yang menguasai modal, menguasai sumber daya Indonesia hari ini. Dan mereka siap dengan modal sebesar apapun untuk bisa mempertahankan kekuasaan. Ini hati-hati karena berbahaya. Dengan 20 persen itu mereka bisa atur siapa Capres dan Cawapresnya," tukasnya.

"Sudah diatur nanti A lawan B. A dan B pura pura berantem ya, nanti A dicalonin sama ini dan B sama ini nanti siapapun yang menang dapat jadi menteri ya sudah baku atur. Sementara rakyatnya berantem beneran. Ini yang terjadi hari ini dan 2019 kami sudah cium (endus). Nanti 2024 akan terjadi seperti ini catat kata-kata saya ini kalo undang-undang pemilunya masih seperti gini," pungkasnya.*[Ril/voa-islam.com]