PBB Targetkan Raih 4 Persen di Pemilu 2024

JAKARTA (voa-islam.com)--Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mengatakan bahwa partainya menargetkan meraih 4 persen pada Pemilu 2024. Hal itu dia ungkapkan usai menyerahkan berkas dokumen verifikasi administrasi dan faktual ke KPU pada Senin (1/8/2022).

”Minimal kita sama dengan parliament threshold 4 persen saja, setara dengan 25 kursi yang ada di seluruh Indonesia. Saya sudah meminta kepada Bappilu Pusat PBB untuk melakukan mapping. Karena PBB pada 1999-2009 pernah berjaya, pernah punya kursi di DPR RI. Kursi ini akan kita ambil kembali, kita gali kembali,” kata Afriansyah.

Sekjen menambahkan, pihaknya juga sudah memerintahkan semua DPW, DPC hingga PAC untuk merangkul seluruh tokoh masyarakat, ulama, dan pondok pesantren.

”Sekarang paradigma kita ini, partai Islam modernis. Di tempat-tempat kita yang minoritas sekarang pengurusnya sudah non-muslim, jadi strategi ini mudah-mudahan bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu menerangkan, PBB lebih siap dengan sistem baru SIPOL. Ia menerangkan sejak Juni 2022, PBB sudah memasukkan data ke SIPOL yang dibuka KPU RI.

”Data ini kami terima hampir di seluruh Indonesia, 34 provinsi, kita 100 persen lengkap. Di kabupaten dan kota kita mendaftar di 492 DPC dari 514 DPC, itu sekitar 95,7 persen. Kecamatan kita mendaftar 5.111, itu setara dengan 71 persen,” terangnya.

”Kami mendata keanggotaan kita itu ada 247 ribu orang yang masuk dalam SIPOL sebagai syarat per seribu tadi. Itu semua berdasarkan KTP dan NIK, jadi tidak main-main,” tegasnya.

Afriansyah mengakui bahwa pada periode sebelumnya, PBB masih belum siap dari segi infrastruktur parpol sehingga tak lolos verifikasi parpol pada Pemilu 2019. Namun pada periode ini, ia memastikan PBB siap dan optimistis untuk lolos verifikasi parpol.

”PBB ini baru berulang tahun 24 tahun dan kita sudah punya cukup pengalaman, tapi memang pengalaman periode kemarin kita menggugat-gugat, itu memang kesiapan infrastruktur yang sangat lemah. Nah, dengan pengalaman ini saya diminta Ketua Umum Prof Yusril untuk memperbaiki kepengurusan dari mulai provinsi, kabupaten dan kota, sampai PAC kecamatan dan ranting,” terangnya.

”Perintah inilah yang kami jalankan sejak 2019 dan hasilnya sudah terlihat hari ini, buah kerja semangat teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan verifikasi administrasi dan faktual ini akan siap kita ikuti,” ujarnya.*