Rencana Naikkan Harga BBM, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Dampak Inflasi

JAKARTA (voa-islam.com)--Pemerintah kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pengumuman kenaikan harga Pertalite dan solar akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pekan ini.

Menyikapi rencana kenaikan harga BBM, Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva’I memperingatkan jika harga BBM naik maka harga diri Presiden akan dipertaruhkan. Sebab menurut Zaky pengambilan keputusan Presiden akan menunjukkan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap rakyatnya.

“Kita nantikan sikap keberpihakan dari Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan ini. Apakah peka dan mendengarkan keluhan dari rakyatnya? Atau sudah tidak peduli lagi dengan rakyatnya sendiri. Karena wacana kenaikan harga BBM tidaklah tepat dilakukan saat ini. Kita sedang berjuang bersama memulihkan perekonomian bangsa akibat pandemic covid-19. Jangan sampai kenaikan BBM ini justru menghambat pemulihan perekonomian. Maka keputusan menaikkan harga BBM atau tidak nantinya akan mempertaruhkan harga diri Presiden Joko Widodo di hadapan rakyatnya sendiri. Jika harga BBM ini terus naik maka maaf harga diri Presiden turun terus,” ungkap Zaky dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (22/8/2022).

Zaky juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM.

“Kenaikan harga BBM jelas akan menimbulkan inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Belakangan harga sembako cenderung tidak stabil. Jika ditambah dengan kenaikan BBM ini akan membuat rakyat semakin menderita. Kami minta pemerintah mempertimbangkan dampak kedepannya jangan sampai rakyat dibebani dengan keputusan ini,” kata Zaky.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim Bil Haq, juga mengingatkan pemerintah agar tidak main-main soal wacana kenaikan harga BBM Subsidi.

“Persoalan BBM ini memang tak kunjung beres. Penyaluran BBM Subsidi yang tak tepat sasaran, aplikasi MyPertamina tidaklah solutif bahkan sebaliknya mempersulit rakyat, karena belum tentu seluruh pengguna pertalite memiliki akses internet dan juga gadget yang memadai. Sekarang akan ditambah lagi dengan wacana kenaikan harga BBM. Tahun lalu 80% pengguna BBM itu jenis pertalite. Jika kenaikan ini terus dipaksakan akan banyak yang terkena dampaknya. Pemerintah harusnya tidak main-main soal BBM bersubsidi karena ini kebutuhan mendasar rakyat kita,” terangnya.

APBN masih surplus untuk menutupi subsidi energi. Alih-alih menaikkan harga BBM jenis Pertalite yang efek dominonya sampai kepada rakyat, pemerintah seharusnya pangkas proyek nasional yang tidak ada manfaat langsung untuk rakyat.

“Kenaikan harga BBM Pertalite, sama saja pemerintah merestui pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Sehingga kami menyerukan kepada kader KAMMI diseluruh daerah untuk bersiap-siap melakukan aksi turun kejalan. Sikap KAMMI jelas menolak keras wacana kenaikan harga BBM ini,” tegas Ammar.*[Ril/voa-islam.com]