Dampak Kenaikan Harga BBM, NasDem Minta Pemerintah Perhatikan Orang Miskin Baru

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM. Pemerintah harus agar segera mendata masyarakat, khususnya mereka yang masuk dalam kategori orang miskin baru buntut kenaikan harga BBM.

“Bantalan sosial melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat harus segera didistribusikan, karena kenaikan harga BBM juga akan berdampak terhadap kenaikan harga berbagai komoditas kebutuhan lainnya,” kata Charles dalam keterangannya, Rabu (7/9).

Ia mendesak pemerintah mempercepat penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak langsung terhadap kenaikan harga BBM. Seperti pekerja jasa transportasi umum dan ojek, pelaku UMKM, nelayan atau pekerja di sektor perikanan, hingga pekerja di sektor pertanian dan pangan yang mengandalkan angkutan logistik.

“Kami juga memberi catatan kepada pemerintah untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang sebelum kenaikan harga BBM ada di atas garis kemiskinan dan tidak masuk radar BLT (bantuan langsung tunai). Sekarang akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga BBM, mereka masuk dalam kategori rentan miskin,” kata Charles.

Legislator NasDem itu menjelaskan, kelompok masyarakat yang ia maksud adalah kelas menengah paling bawah. Menurutnya, mereka yang kini masuk di garis kemiskinan tersebut di antaranya buruh, pekerja informal perkotaan, petani/nelayan, bahkan sopir ojek online (ojol) dan sopir taksi.

“Jumlah mereka cukup besar. Bukan kelompok desil 1 dan 2, tapi desil 3-5,” tambah Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) tersebut.

Desil merupakan kategori rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasarkan penghasilan masyarakat. Desil 1 dan 2 merupakan kelompok masyarakat miskin absolut yang biasanya berada di pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Sedangkan desil 3 adalah kelompok rumah tangga hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 ke atas adalah kelompok masyarakat mampu hingga sangat mampu.

“Ojek online awalnya masuk di desil 4-6. Sekarang berat dan bisa jadi masuk desil 3-4. Sopir taksi juga berat karena saat pandemi tidak dapat pemasukan. Kenaikan harga BBM juga menambah beban. Kelompok desil 4-6 ini tidak terdaftar sebagai orang miskin. Mereka tidak dapat BLT, padahal sekarang berat hidupnya,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Charles meminta pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai pemberian bansos kepada kelompok masyarakat rentan miskin tersebut. Pendataan dan pemberian bansos BBM harus sesuai dan tepat sasaran.

“Perlu betul-betul segera diberikan bantalan sosial agar kelompok rentan miskin tidak jatuh dalam jurang kemiskinan,” tegas Charles.

Anggota Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan itu meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Bantuan Sosial, serta Belanja Tidak Tetap dapat diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial rakyat miskin dan rentan miskin di seluruh daerah.

Lebih lanjut, Charles mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing di tengah kenaikan harga BBM.

“Pemda harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta dengan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk digunakan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM,” imbaunya.

Seperti diketahui, inflasi diperkirakan akan naik seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga bahan pangan, biaya transportasi umum, biaya produksi di sektor perikanan dan pertanian, serta biaya logistik.

Bahkan, di sejumlah daerah tarif angkutan umum dan ojek konvensional sudah mengalami kenaikan. Nelayan pun mengalami kesulitan melaut karena biaya produksi meningkat, dan jasa ekspedisi lokal juga naik hingga 30% karena kenaikan harga BBM.

“Efek domino yang dipicu kenaikan harga BBM perlu diantisipasi agar tidak mengerek angka inflasi terlalu tinggi di setiap daerah. Peran pemda dalam mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya sangat dibutuhkan saat ini,” ujar Charles.

Dia juga meminta agar kebijakan penyesuaian tarif untuk angkutan umum, taksi, kendaraan online diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah. Charles mengingatkan, pengawasan yang ketat harus dilakukan agar penyesuaian tarif jasa transportasi tidak berlebihan.

“Kenaikan tarif pada angkutan umum, taksi dan angkutan berbasis online tidak boleh hanya menguntungkan pihak perusahaan maupun penyedia jasa aplikasi. Jangan sampai driver atau mitra pengemudinya nombok biaya BBM. Kenaikan tarif angkutan umum dan jasa transportasi lain harus juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya,” pungkas Charles.*

Sumber