Data Kemiskinan Pemerintah dan World Bank Berbeda, Ini Tanggapan Legislator PKS

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengatakan bahwa kualitas hidup masyarakat miskin jauh lebih penting dari data-data pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, karena kesejahteraan tidak berbicara tentang kuantitas, tetapi tentang kualitas.

Hal tersebut disampaikan dalam acara PKS Legislative Corner pada, Jum’at (14/10) Anis menanggapi perbedaan data kemiskinan dari World Bank dan Pemerintah.

Anis mengatakan bahwa anggapan pemerintah tentang kondisi perekonomian yang semakin membaik harus diperhatikan lagi.

“Pemerintah mengatakan kita baik-baik saja, namun World Bank mengatakan hal sebaliknya. Jangan bermain-main dengan angka-angkanya sendiri, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak menjamin dapat dinikmati oleh seluruh warga negaranya,” tegasnya.

Anis menambahkan berapa banyak orang-orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan, berapa banyak orang yang masih tidak aman untuk hidup.

“Kita harus melihat lagi apakah pertumbuhan ekonomi itu telah dirasakan oleh seluruh masyarakat atau tidak,” tambahnya.

Anggota Komisi XI ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia di luar sana yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim atau kehidupan yang jauh dari kata layak.

Dia juga menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi tersebut salah satunya disebabkan oleh kesalahan data yang tersedia.

“Kemiskinan di Indonesia itu termasuk kemiskinan struktural. Adanya ketidaktepatan data akan membuat alokasi juga tidak tepat yang berakhir pada salah sasaran atau bahkan tidak merata. Hal ini akan membuat mereka terbatas dalam akses untuk maju,” ujarnya.

Selain itu, Anis juga menyebutkan bahwa pentingnya menentukan indikator batas garis kemiskinan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan sesuai juga dengan tingkat inflasi yang sekarang sedang tinggi.

“Indikator itu sangat penting, dan harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik. Banyak masyarakat di luar sana yang sebenarnya layak mendapat bantuan tetapi karena mereka lebih dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah, al hasil mereka dikatakan tidak layak,” tutup Wakil Ketua BAKN ini.*[Ril/voa-islam.com]