YOGYAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan pemerintah belum peka terhadap situasi dan kondisi perekonomian rakyat dengan menyebut pemerintah tidak bisa melihat situasi dan kondisi ekonomi rakyat sekarang ini. Saat membuka Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, di Yogyakarta, Sabtu, Din menyatakan, rakyat Indonesia menginginkan langkah cepat dan nyata untuk memperbaiki situasi dan kondisi ekonomi nasional.

Ia mengungkapkan, setidaknya sekitar 2.000 pedagang di pasar-pasar tradisional merasa terancam oleh pakta perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA), sementara pemerintah cenderung memberikan keleluasaan pasar yang lebih besar kepada ritel internasional seperti Carrefour. "Pemerintah belum berpihak pada rakyat, padahal harus keadilan dan pemerataan bagi ekonomi kerakyatan," katanya.

Din juga melakukan otokritik terhadap organisasinya dengan menyatakan kendati Muhammadiyah merupakan ormas terbesar di Indonesia, namun kurang mendorong kader-kadernya untuk berwirausaha. "Sejak Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, memang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan menjadi pedagang. namun seiring waktu, banyak kader Muhammadiyah yang tertarik bidang lain," jelasnya.