LONDON--Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband, Selasa, menyebut tuduhan intervensi negara-negara Barat dalam penyelenggaraan Pemilu Afghanistan 2009 sebagai "fitnah". "Penting sekali mengatakan secara jelas bahwa tuduhan tentang campur tangan Inggris atau negara lain dalam proses Pemilu Afghanistan itu sama sekali tidak mendasar," katanya kepada Parlemen Inggris.
Di tengah terganggunya hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Presiden Hamid Karzai, Menlu David Miliband mendesak keterlibatan pasukan Inggris dalam pengamanan Pemilu Afghanistan tahun lalu. Penyelenggaraan Pemilu yang kembali dimenangkan kubu Hamid Karzai itu sendiri diwarnai dengan tuduhan kecurangan.
"Pasukan kami hadir di sana untuk menjamin keselamatan para warga yang hendak menyalurkan hak suaranya...," katanya seraya menolak tuduhan intervensi tersebut.
Menlu David Miliband menyampaikan tanggapannya ini setelah AS dan Presiden Karzai, Senin, saling tuduh terkait dengan masalah kecurangan pelaksanaan Pemilu. Menurut "The Wall Street Journal", Presiden Karzai menyampaikan kepada parlemen negaranya bahwa AS mencampuri urusan Afghanistan dan Taliban akan menjadi gerakan perlawanan resmi jika tidak dihentikan.
Suratkabar itu menyebutkan, dalam pertemuan yang bersifat pribadi itu, Presiden Karzai juga menyarankan bahwa dia bisa ikut Taliban jika parlemen tidak mendukung upayanya mengambil alih kontrol atas Komisi Pemilu Afghanistan. Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs mengatakan, pernyataan itu "mengganggu" dan "substansi dari pernyataan (Presiden Hamiz Karzai-red.) tersebut tidak benar".
Ketegangan baru AS-Afghanistan itu terjadi seminggu setelah kunjungan mengejutkan Presiden Barack Obama ke negara itu. Ketegangan itu dipicu oleh isi pidato Presiden Karzai pekan lalu yang menyalahkan "orang-orang asing" atas meluasnya kecurangan Pemilihan Presiden dan Pemilu provinsi tahun lalu. Ia juga mengingatkan 126 ribu tentara asing pimpinan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bahwa mereka bisa saja dipandang sebagai "penjajah".
Red: krisman
Sumber: ant/AFP