JAKARTA--Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) menyesalkan informasi yang menyatakan Kerajaan Arab Saudi menutup penempatan TKI ke negaranya, karena setelah dicek, pernyataan itu tidak benar.  Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Senin malam, mengatakan bahwa dirinya mendapat banyak pertanyaan dari kalangan PPTKIS tentang berita tersebut.  "Setelah kami cek, ternyata informasi itu tidak benar," kata Yunus. Dia menilai Kerajaan Arab Saudi tidak pernah menyatakan akan menutup penempatan TKI ke negaranya.

Hubungan kedua negara, kata Yunus, juga sangat baik sehingga isu tersebut patut dipertanyakan. Kerajaan Arab Saudi adalah negara tujuan penempatan TKI terbesar di Timur Tengah atau nomer dua setelah Malaysia.
Rata-rata sekitar 15.000-20.000 TKI informal ditempatkan ke negara tersebut.  Sebelumnya, Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam siaran persnya mengatakan proses penempatan TKI ke Arab Saudi berjalan normal. "Tidak ada penghentian penempatan ke Saudi," kata Muhaimin.

Oleh karena itu dia meminta masyarakat tidak terpengaruh dan tetap tenang dalam menanggapi adanya isu penghentian penempatan tersebut.  "Saya yakin informasi yang beredar itu tidak benar. Saya belum mendapat surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai adanya pemberhentian rekrutmen TKI ke Saudi," kata Menakertrans.

Dia juga mengatakan hubungan kedua negara tidak bermasalah sehingga tidak ada alasan penghentian penempatan TKI ke Saudi. Terlebih lagi dalam kunjungan Muhaimin secara resmi beberapa waktu lalu, wakil Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi menjanjikan perbaikan nasib dan kesejahteraan TKI.  "Dalam pertemuan dengan Wakil Menaker Arab Saudi, Dr Abdul Waheed yang diadakan di Riyadh pada 10 April 2010, pemerintah Saudi menyatakan senang dengan kinerja para TKI dan berjanji meningkatkan perlindungan dan kesejahteraannya" kata Menakertrans.

Dia yakin isu yang beredar itu bukan kebijakan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Namun, Menakertrans tetap akan memantau serta menyikapinya.  Mengenai isu bahwa salah satu alasan menghentikan rekrutmen TKI karena mahalnya biaya, Menakertrans menjelaskan bahwa biaya untuk rekrutmen TKI tidak berubah dari tahun sebelumnya dan bahkan pemerintah Indonesia baru saja mengusulkan kenaikan gaji TKI  "Kalau soal biaya rekrutmen mahal, saya kira tidak. Biayanya tetap sama saja, malah kami ingin kesejahteraan TKI ditingkatkan. Itu yang sedang pemerintah Indonesia perjuangkan saat ini," kata Muhaimin.