REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah diminta lebih peduli terhadap kekejaman yang terjadi di Palestina. Langkah nyata pemerintah Indonesia amat diharapkan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

''Dalam banyak hal aksi nyata Pemerintah Indonesia memang lemah, termasuk konflik di Palestina,'' tutur Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti, saat temu wartawan di Jakarta, Kamis (2/9). Lemahnya aksi nyata tersebut meliputi prosedur maupun mekanismenya.

Kurang nyatanya sikap Pemerintah Indonesia dilihat secara politik dengan tidak beraninya menentang kebijakan Amerika Serikat. Indonesia, menurut Abdul, dianggap terlalu segaris dengan kebijakan politik AS terhadap Palestina.

Di sisi lain Indonesia memang tidak cukup dana untuk melakukan tindakan konkret membantu rakyat Palestina. Dia memberi contoh, permasalahan korban letusan Gunung Sinabung saja mendapatkan respon lambat dari pemerintah.

Selain aksi konkret, pemerintah Indonesia juga harus memberikan pernyataan politik tegas tentang Palestina. ''Pemerintah seharusnya menyatakan mengenai pentingnya otoritas bersama atas Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan tidak hanya dikuasai oleh satu pihak saja, yakni Israel,'' tuturnya. Berdasarkan sejarah, Masjidil Aqsha milik agama-agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi.

Pernyataan sikap politik terhadap permasalahan Palestina ini dinilai hal penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dia menyebutkan, secara pendekatan politik ini bisa disampaikan oleh menlu dan secara pendekatan agama bisa disampaikan oleh menag.