Pernyataan Sikap PB HMI (MPO) Tentang Aksi Penyadapan

Menyusul kasus penyadapan yang dilakukan intelijen Amerika  dan Australia terhadap Pejabat Pemerintah RI termasuk terhadap presiden dan para menteri. Aksi sadap-menyadap atau spionase yang dilakukan oleh Amerika dan Australia sudah melanggar kedaulatan suatu Indonesia dalam hal rahasia Negara. Kasus penyadapan tersebut telah mengusik kedaulatan suatu Negara hal ini merupakan bentuk penginjak-injakan kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka.

Penyelesaian kasus penyadapan tidak hanya diselesaikan lewat diplomasi saja, tetapi perlu langkah tegas sebagai bentuk pelajaran kepada Negara asing agar tidak melakukan tindakan penyadapan terhadap Indonesia. Langkah tegas bisa dilakukan dengan melakukan investigasi terhadap kedutaan - kedutaan Australia dan Amerika apakah memasang peralatan sadap apa tidak. Serta pemerintah  melalui kementrian luar negri luar negeri menempuh langkah internasional dengan mambawa kasus penyadapan ini ke sidang umum PBB atas tindakan merusak kedaulatan NKRI. Bangsa Indonesia perlu meniru langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Jerman dan Brasil dalam menyikapi kasus penyadapan terhadap pejabatnya.

Menyikapi kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika dan Australia tersebut, Pengurus Besar  Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI ) MPPO menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1.    Mendesak kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap kasus penyadapan dengan melakukan investigasi terhadap kedutaan-kedutaan luar asing di Jakarta.

2.    Agar peristiwa penyadapan tidak terulang, mendesak kepada kementrian Pertahanan dan lembaga sandi Negara agar melakukan pengamanan terhadap rahasia Negara dan informasi penting menyangkut kedaulatan NKRI.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kecintaan kami terhadap kedaulatan NKRI. 

Jakarta, 18 Nopember 2013

 

Pengurus Besar

Himpunan Mahasiswa Islam

 

 

Abdul Ghofar Ismail

Ketua Komisi Hubungan Internasional