GP: Pemerintah Sudah Beri Kado Pahit Kepada Rakyat dengan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

BANDUNG (voa-islam.com) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan gelar aksi damai di depan Gedung Sate Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, (12/01/2017). Aksi  bertajuk “Kado Pahit Awal Tahun 2017” ini diikuti elemen mahasiswa yang merupakan gabungan dari beberapa kampus di Kota Bandung dan Cimahi.

Dalam orasinya Indra Lesmana selaku coordinator aksi memaparkan beberapa dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), TDL hingga pajak kendaraan bermotor.

“Di awal tahun 2017, rakyat kembali disambut dengan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti harga beras, gula, bahkan cabai yang meroket mencapat Rp. 100 ribu hingga Rp. 200 ribu /Kg,” paparnya.

Ia menambahkan ditengah terhimpitnya perekonomian rakyat pemerintah justru menghadiahi rakyatnya dengan kenyataan pahit dengan kenaikan BBM dan tarif pengurusan STNK dan BPKB yang mulai berlaku sejak 6 Januari 2017. Bahkan kata Indra, pemerintah tak puas hanya menaikan BBM, biaya pengurusan STNK, dan BPKB, pemerintah juga nyatanya menaikan Tarif Dasar Listrik per 3 bulan, dan mencabut subsidi listrik yang berdaya 900 Volt Ampere (VA).

“Di tengah kondisi rakyat yang terhimpit, pemerintah memberikan kado pahit awal tahun yakni kenaikan tarif pengurusan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor yang meningkat hingga  tiga kali lipat, tak cukup puas, pemerintah juga menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkala per 3 bulan di tahun ini, begitu juga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi diawal tahun dan berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun nanti,” papar Indra dengan wajah yang berapi-api mengekspresikan kemarahan dalam orasinya.

Diakhir Indra membacakan 4 poin pernyataan sikap atas keterpurukan negeri ini. Berikut empat poin pernyataan sikap Gema pembebasan Kota Bandung:

1. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif pajak, pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta defisit anggaran negara yang membuat kondisi rakyat melarat dan negara sekarat adalah dikarenakan selama dua tahun kepemimpinan Jokowi – JK, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang pro terhadap kapital asing dan aseng, hal ini menunjukkan rezim penguasa saat ini tak berbeda jauh dengan rezim sebelumnya, yakni rezim neolib yang berlindung dibalik citra “wong cilik”.
2. Paket kebijakan liberal tersebut tertuang dalam kebijakan impor pangan dan tenaga kerja asing, perjanjian penambahan hutang luar negeri, serta penjualan dan perpanjangan perjanjian penguasaan aset-aset strategis kepada korporasi asing. Walhasil, indonesia semakin terjerat jebakan hutang yang tak berkesudahan sembari harus merelakan sumber Daya Alam (SDA) ndonesia terus-menerus dikuasai korporasi asing, rakyat pun terasing di negeri sendiri.
3. Paket kebijakan liberal yang diterapkan oleh rezim neolib Jokowi – JK membuktikan bahwa selain rezim neolib ini telah nyata mengkhianati rakyat, negeri ini juga telah dikangkangi oleh Ideologi Kapitalisme – Liberal melalui mekanisme politik busuk demokrasi yang belindung dibalik simbol – simbol keramat ideologi dan undang – undang kenegaraan.
4. Menyeru kepada seluruh elemen rakyat dan mahasiswa untuk mengganti ideologi kapitalisme dan sistem demokrasi dengan syariah dan sistem khilafah. Karena hanya dengan syarianegeri yang telah salah urus ini dapat terselamatkan dari cengkeraman ideologi kufur dan penjajahan asing dan aseng. 

[iman/syahid/voa-islam.com]