View Full Version
Ahad, 14 Jul 2019

Sejak Pendidikan Ditakar dengan Kilometer

MENJADI pandai adalah hak semua manusia. Memiliki anak pintar merupakan impian semua orang tua. Wajar bila pendidikan menjadi hak setiap warga negara merdeka. Namun amat disayangkan, di negeri ini keadilan untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama untuk setiap anak manusia kian langka dan dibebat masalah.

Hari-hari masuk sekolah tahun ini diwarnai derai air mata banyak anak lulusan SD. Sumbernya, sistem/aturan zonasi yang ditetapkan Mendikbuk. Lewat permendikbud No. 14 tahun 2018, kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan aturan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi setiap sekolah menengah pertama. Aturannya berupa kewajiban sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total PPDB. Tujuannya, menurut Mendikbud Muhajir Effendy adalah untuk menghapus sekolah favorit, menghilangkan kasta sekolah.

Sayang, tujuan aturan tersebut tidak disertai kesiapan kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. Akibatnya, bermunculan kisruh akibat penetapan aturan baru PPDB ini. Banyak calon siswa yang merasa dirugikan. Banyak orang tua yang protes dan merasa tidak diperlakukan secara tidak adil. Calon murid cerdas bernilai baik dari pedalaman Papua tidak bisa lagi berharap dapat sekolah di ibukota provinsi. Anak-anak desa –seperti saya– hari ini harus mematikan mimpi untuk merasakan indahnya berada di Laboratorium Biologi, karena sekolah terdekat di rumahnya bahkan tak mempunyai koleksi buku perpustakaan. Sejak kepandaian tidak lagi menjadi ukuran dan pendidikan ditakar dengan kilometer, bocah-bocah pedalaman yang punya mimpi menjadi BJ. Habibie kedua harus sadar diri. Sadar untuk cukup bisa menuntaskan sekolah menengah pertama dengan sarana dan kualitas sekolah lokal seadanya. Jauh dari fasilitas mumpuni yang membantunya menggapai mimpi. Di desa terpencil atau daerah pedalaman, ada gedung sekolah dengan atap berlubang-lubang saja sudah suatu hal langka.

Inilah masalah sebenarnya. Diakui atau tidak, kualitas sekolah terbaik dilengkapi dengan fasilitas pengajaran paling lengkap tidak dimiliki semua sekolah secara merata. Jumlah buku di perpustakaan, kelengkapan labolatorium, kualitas tenaga pengajar selama ini memang terpusat pada sekolah-sekolah favorit. Ditambah dengan fakta biaya pendidikan berkualitas yang mahal, sekolah negeri tetap menjadi incaran mayoritas calon orang tua siswa. Tentu karena biaya di sekolah negeri masih terjangkau dibanding sekolah swasta. Coba cek biaya masuk sekolah swasta favorit, setelah itu bandingkan dengan sekolah negeri. Akan kalian temukan ironinya harga kecerdasan negeri ini bagi anak-anak menengah ke bawah. Tidak heran, tiap tahun sekolah negeri favorit selalu dibanjiri peminat.

Fakta tidak meratanya kualitas pendidikan di semua sekolah ini harusnya menjadi PR besar. Terutama PR besar bagi pengambil kebijakan yang bertanggung jawab atas pendidikan warganya. Bukan dengan aturan yang memaksa sekolah untuk mengambil anak didiknya hanya dari wilayah setempat dan mengusir anak didik yang berasal dari wilayah yang jauh. Bayangkan saja, bila calon murid yang ditolak ini datang dari tempat terpencil tanpa sekolah yang memenuhi standar kualitas di daerah asalnya. Cita-citanya untuk mendapat pendidikan berkualitas meskipun harus tinggal jauh dari orang tua atau menempuh jarak jauh ke sekolah tiap harinya, harus kandas demi sebuah aturan pemerataan yang salah obat. Bukan salah anak didik yang tidak mendapat pendidikan berkualitas di tempatnya, bila sekolah lokal mereka jauh dari kualitas yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di tiap sekolah yang njomplang inilah yang harusnya diperbaiki.

Andai saja negara ini menanggung kualitas pendidikan sebagai tugas utama di pundaknya. Lalu para penguasa menuntaskan masalah gap kualitas sekolah ini, anak-anak pintar di wilayah manapun akan menyerbu setiap sekolah yang dekat. Dengan syarat, sekolah manapun sama bagus kualitasnya. Secara alamiah, sistem zonasi akan berjalan dengan sendirinya. Tanpa perlu ada pemaksaan. Kenapa? Memang tidak perlu jauh-jauh berangkat dari rumah, semua sekolah berstandar kualitas yang sama.

 Gambaran sekolah yang mencetak kecerdasan anak didiknya secara merata itulah yang sebenarnya menjadi model pendidikan Islam. Dalam era kejayaan Islam, sekolah-sekolah Islam bahkan menyedot perhatian dunia karena kualitas pendidikan yang mendunia saat itu.

Bahkan para pangeran dan putri Eropa berebut menjadi murid sekolah dunia Islam. Bukan hanya itu, negara pun menugaskan sejumlah pengajar tertentu untuk mengikuti orang-orang Badui –kaum Nomaden– agar menjamin kewajiban negara memberi hak pendidikan kepada rakyat ini terlaksana. Barat bahkan menyatakan, kemajuan mereka hari ini berhutang besar pada kejayaan Islam, hasil dari pendidikan Islam yang merata dan terbaik kualitasnya. Pendidikan yang diatur dengan aturan Allah taala, Sang Pencipta, di dalam negara Khilafah Islam yang mendasarkan kebijakan pada Al-Qur’an dan Sunah Nabi-Nya.

Bila demikian sistem pendidikan yang diterapkan negeri ini, kepandaian akan benar-benar menjadi mimpi yang berwujud nyata bagi setiap anak negeri. Anak jenius dan anak biasa saja akan berkumpul secara merata di setiap sekolah. Sekolah manapun mendapat kredit favorit dari anak-anak setempat. Karena bila kualitas pendidikan yang dijadikan masalah bersama dunia pendidikan, negaralah yang akan menjadi penjamin pemerataannya untuk tiap sekolah. Murid-murid dan para orang tua pun akan puas dengan sekolah mana saja anaknya didaftarkan, toh kualiasnya sama saja.

Andai inilah yang mendapat perhatian lebih dari negara, prahara PPDB tahun ajaran baru kali ini, tangisan anak-anak desa dengan NEM yang baik tapi tak diterima di sekolah impian, amukan orang tua yang merasa diperlakukan tidak adil, selayaknya tak akan terjadi. Andai negeri ini mau mengakui kelemahan, berbenah dan bertaubat, tak perlu drama tragis yang serupa terus terulang. Berganti dengan kejayaan akibat ketaatan kepada Pemilik Semesta, Allah Subhanallahu Taala.*

Indah Shofiatin

Alumni FKM Unair Surabaya dan penulis lepas


latestnews

View Full Version