Kepanikan SBY Jelang 100 Hari Pemerintahannya

JAKARTA (SuaraMedia News) - Para aktivis yang tergabung dalam kelompok Petisi 28 siap menduduki Istana Merdeka pada 28 Januari 2010, persis saat hari ke-100 pemerintahan SBY-Boediono.

Menurut aktivis Petisi 28 Adhie Masardi, semua elemen mahasiswa dan masyarakat yang berkoordinasi dengan Petisi 28 sudah menyatakan kesiapan mereka untuk ikut dalam aksi tersebut.

"Kami akan mengungkapkan mosi tidak percaya kepada SBY," ujar Adhi, Senin (25/1/2010).

Adhi mengatakan, lebih dari 20 ribu orang siap demo besar-besaran di Istana Merdeka dan dia yakin aksi tersebut bisa melebihi aksi pada 9 Desember 2009 lalu.

Lebih lanjut Adhi menambahkan, dalam aksi tersebut Petisi 28 juga meminta SBY untuk mundur dari kuris nomor satu di Republik ini. Selain itu, aksi tersebut bukan hanya ditujukan untuk memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, tapi juga pemerintahan SBY lima tahun lalu.

Menurut Adhi, saat ini SBY mencoba membuat kamuflase terhadap rakyat ketika rakyat semakin susah di tengah serbuan manufaktur produk China dengan harga yang murah.

"SBY tidak jelas dan membuat kita bertanya-tanya," tandasnya.

Menurut Adhi, saat ini SBY juga sangat reaksioner ketika persoalan menyangkut dirinya muncul di permukaan. "Ketika ada wacana impeachment, SBY mengumpulkan pejabat ke Istana Bogor," tutupnya.

Sementara itu, Meski belum genap menjabat 100 hari sejak dilantik Agustus 2009 lalu, namun tingkat kepuasan publik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut sekira 15 persen.

“Terlihat ada tren penurunan tingkat kepuasan. SBY cuma mampu meraih 75 persen, angka ini turun dibandingkan survei sebelumnya pada Agustus 2009. Saat itu, tingkat kepuasan terhadap SBY mencapai 90 persen,” kata Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari saat jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta.
Dia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena tidak terdengarnya gaung program 100 hari yang tertutup dengan isu politik dan hukum.

“Kami maklum, Agustus 2009 itu masih angka euphoria. Ibaratnya bulan madu bagi SBY yang baru terpilih sebagai Presiden,” tuturnya.

Dari 1.200 responden, lanjut Qodari, hanya 49 persen yang mengetahui program kerja pemerintahan SBY-Boediono. “Akan tetapi, angka 75 persen ini masih menjadi kabar bagus bagi SBY. Kalau turun wajar karena bulan madu kan tidak selamanya,” tandasnya.

Sementara itu, Wacana pemakzulan yang terus bergulir berbarengan dengan kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket kasus Bank Century dinilai terlalu dini.

Karena itu, upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengumpulkan ketua lembaga tinggi negara juga terlalu cepat jika hal itu untuk mengantisipasi bola liar pansus.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, secara retorik pertemuan SBY dengan pimpinan lembaga tinggi negara, beberapa waktu lalu bertujuan untuk membangun sinergi antarlembaga negara.

Tapi, dari sisi timing (waktu) sulit menepis dugaan bahwa motif pertemuan tersebut untuk antisipasi bola liar Century yang bisa mengarah pada pemakzulan. SBY, kata dia, ingin mengajak pimpinan lembaga negara untuk menyamakan persepsi agar ongkos sosial politik akibat bola panas century tidak terlalu besar.

Padahal, kata dia, mencermati perkembangan Pansus maka belum cukup kuat untuk mengaitkan kasus tersebut sebagai tanggung jawab Presiden SBY.

”Isu pemakzulan terhadap SBY terlalu prematur karena belum ada bukti permulaan yang cukup yang mengaitkan keterlibatan SBY dalam kasus Century,” kata Burhanuddin kepada wartawan, Minggu (24/1/2010). Menurut dia, terlalu dininya wacana pemakzulan juga karena partai mitra koalisi dipastikan tidak akan berani menyentuh Presiden SBY.

Mitra koalisi, kata dia, hanya punya keberanian untuk mengusik Wakil Presiden Boediono yang kala itu menjabat Gubernur BI dan disinyalir yang bertanggung jawab dalam kasus Century. ”Boediono yang justru rentan dimakzulkan karena banyaknya kesalahan BI yang mendorong lahirnya bailout,” kata dia.

Terkait wacana itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz mengatakan hal sama. Menurut dia, belum ada bukti cukup dari dinamika yang berkembang di pansus untuk mewacanakan pemakzulan terhadap presiden.Apalagi, jika dilihat dari proses hukum dan politiknya pemakzulan juga sangat sulit untuk direalisasikan.

”Ditambah kekuatan koalisi, pemakzulan sangat kecil kemungkinannya,” katanya.(ok2) www.sauaramedia.com