WASHINGTON (SuaraMedia News) – Departemen Pertahanan AS akan mulai membuat Rencana B pil pencegah kehamilan tersedia di seluruh rumah sakit dan klinik kesehatan di seluruh dunia.
Juru bicara Departemen Pertahanan, Cynthia Smith, mengatakan bahwa keputusan itu dibuat setelah diajukannya sebuah rekomendasi oleh Komite Terapis dan Farmasi Pentagon, sebuah panel penasihat yang memutuskan pada bulan November untuk memasukkan Rencana B dan Next Choice generik dalam daftar obat yang harus dimiliki oleh seluruh fasilitas militer AS. Pentagon menerima rekomendasi itu pada tanggal 3 Februari.
Itu adalah keputusan terbaru dari pemerintahan Obama mengenai kebijakan yang sensitif secara politis yang melibatkan kesehatan kaum wanita yang diimplementasikan dalam pemerintahan Presiden Bush. Sebelumnya, pemerintahan Obama telah mengumumkan akan menghapus peraturan federal yang akan memperluas kemampuan pekerja kesehatan untuk menolak memberikan perawatan medis yang menurut mereka tidak dibenarkan secara moral, termasuk aborsi dan Rencana B. Namun, kini pemerintah telah mencabut larangan federal terhadap penelitian sel induk embrionik manusia, dan telah kembali mendanai kelompok-kelompok perencanaan keluarga internasional.
Penasihat kesehatan wanita telah lama mendorong pemerintahan Obama untuk mengijinkan penjualan pil pencegah kehamilan di fasilitas militer. Panel yang sama membuat rekomendasi serupa di tahun 2002, namun kebijakan itu tidak pernah diterapkan.
“Merupakan sebuah tragedi bahwa tentara wanita tidak memperoleh perawatan kesehatan dasar semacam itu,” ujar Nancy Keenan dari NARAL Pro-Choice Amerika, yang memperkirakan bahwa keputusan itu akan berdampak pada 350.000 wanita di dalam kemiliteran. “Kami memuji para pakar medis yang membela tentara-tentara wanita.”
“Personel militer wanita yang bertugas di luar negeri berhak memperoleh perawatan medis yang sama dengan kaum wanita yang berada di tanah Amerika,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dipasang di website NARAL.
“Saya yakin bahwa keputusan ini menandai berakhirnya campur tangan politik dari pemerintahan sebelumnya yang menghalangi prajurit wanita mendapatkan akses tersebut,” ujarnya.
Pil pencegah kehamilan itu terdiri atas hormon yang ditemukan dalam pil pengendali kelahiran standar namun dengan dosis lebih tinggi. Dikonsumsi dalam waktu 72 jam dari dilakukannya hubungan intim, pil itu terbukti sangat efektif dalam mencegah kehamilan.
Sementara kebanyakan pakar medis menganggap obat itu adalah sejenis kontrasepsi darurat, beberapa penentang aborsi melihatnya sama dengn operasi aborsi.
“Pil itu dapat mencegah tertanamnya embrio sehingga menghancurkan kehidupan manusia,” ujar Jeanne Monahan, direktur Pusat Martabat Manusia di Dewan Penelitian Keluarga. “Kaum wanita yang menjadi personel militer berhak mengetahui kebenaran tentang pengobatan mereka. Karena ini dapat menjadi pembeda antara mencegah dan menghancurkan kehidupan, sebuah persyaratan untuk mengkonsumsi obat ini dapat melanggar hak personel militer yang memiliki keberatan secara moral.”
Para pendukung pil itu mengatakan bahwa pil tersebut tidak menyebabkan aborsi, hanya mengurangi kemungkinan seorang wanita untuk hamil.
Keputusan Pentagon ini datang kurang dari dua bulan setelah seorang jenderal angkatan darat di Irak membuat berita ketika ia memasukkan kehamilan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum bagi kaum wanita dalam pasukannya dan pria yang membuat mereka hamil.
Mayor Jenderal Anthony Cucolo mengatakan di bulan Desember bahwa kebijakannya ini ditujukan untuk menekankan masalah yang diciptakan ketika prajurit yang hamil pulang ke rumah dan meninggalkan unitnya yang semakin lemah.
Cucolo mengatakan pada saat itu bahwa prajurit wanita yang hamil ketika berdinas di luar negeri tidak akan memiliki akses ke kontrasepsi darurat atau aborsi.
“Siapa pun yang meninggalkan pertempuran ini lebih awal karena mereka membuat keputusan pribadi yang mengubah status medis mereka, atau berkontribusi untuk melakukan hal itu ke pihak lain, tidak menjaga elemen utama etos kita, ‘Saya akan selalu mengutamakan misi,’” ujarnya di bulan Desember.
Perintah Cucolo itu menimbulkan hujan kritik, termasuk kecaman dari empat senator Demokrat yang menulis sepucuk surat yang meminta perintah itu dibatalkan.
Perintah Cucolo itu akhirnya dibatalkan oleh Jenderal Raymond Odierno, komandan utama angkatan udara AS di Irak, ketika menyusun kebijakan baru bagi pasukan AS di Irak yang tidak mencakup ketentuan tentang kehamilan.
Tujuh tentara – empat wanita dan tiga pria – dihukum karena melanggar perintah Cucolo di dalam interim. Semuanya mendapatkan surat teguran. (rin/wp) www.suaramedia.com