Komandan AS: Iran Dalangi Penjegalan Sunni Dalam Pemilu Irak

BAGHDAD (SuaraMedia News) – Komandan tinggi AS di Irak menuding Iran berada di balik pelarangan 145 orang politisi Sunni Irak dari partisipasi pada pemilihan umum Irak yang sedianya berlangsung bulan depan. Pelarangan tersebut membuat komunitas Sunni di negeri 1001 malam tersebut merasa tidak terwakili danmarah dengan hasil akhir pemilihan.

Di hadapan hadirin dalam sebuah kunjungan ke Washington pada hari Selasa, Jenderal Ray Odierno juga mengatakan bahwa jika sampai timbul ketidakstabilan di Irak setelah pemilu, maka dirinya harus merekomendasikan penudaan penarikan puluhan ribu pasukan AS dari Irak.

Dalam sebuah ajang yang diorganisir oleh Institut Studi Peperangan, Odierno mengatakan bahwa Iran masih mempergunakan kekuasaannya untuk mendanai, melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi Syiah di Irak.

Menurut Odierno, meski upaya militer pemeritah Irak telah mampu mengatasi banyak kelompok semacam itu, tapi masih ada beberapa kelompok yang bertahan dan terus menanam bahan peledak di pinggir jalan, untuk meledakkan pasukan AS dan Irak, serta melancarkan serangan lain untuk mendiskreditkan pemeritah Irak.

Namun, jenderal AS tersebut mengatakan bahwa upaya paling serius yangdilakukan Iran dalam beberapa bulan terakhir adalah upaya meyakinkan para pemimpin Komisi Keadilan dan Pertanggungjawaban Irak agar melarang keikutsertaan para politisi Sunni dalam pemilihan umum bulan depan.

Setelah melalui upaya banding, jumlah politisi yang dilarang berkurang menjadi 145 orang. “Sayangnya, hal ini justru terjadi menjelang pemilihan umum, yang jelas-jelas telah direncanakan secara hati-hati oleh orang-orang tertentu, Ahmed Chalabi dan beberapa orang lainnya.”

“Saya rasa mereka mendapatkan dukungan dari negara lain yang mencoba memaksakan agenda tertentu di Irak,” tambahnya.

Jenderal AS tersebut mengatakan bahwa kontroversi terkait para kandidat Sunni yang dituding memiliki keterkaitan dengan Partai Baath dan Saddam Hussein telah membuat isu golongan kembali mengemukan menjelang pemilihan umum Irak

Namun, Odierno yakin bahwa para seiring kampanye berlanjut, para politisi Irak akan dipaksa menangani permasalahan utama yang melanda masyarakat Irak. Odierno mengatakan bahwa menurut hasil jajak pendapat yang baru-baru ini digelar, yang dipermasalahkan adalah pekerjaan, layanan dasar, keamanan dan kemakmuran di masa mendatang.

Odierno juga membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa para pejabat AS, termasuk Wakil Presiden Joe Biden, berusaha memainkan peranan yang terlalu besar dalam menentang keputusan Komisi Keadilan.

“Kami hanya berusaha melindungi proses demokratis. Jika pemilihan berakhir, kami ingin agar rakyat Irak merasa bahwa proses yang telah mereka lalui betul-betul demokratis dan tidak dirusak oleh orang-orang tertentu.”

“Jika mereka yakin bahwa pemilihan itu demokratis, dan betul-betul melayani mereka, maka saya yakin bahwa kami benar-benar siap untuk membawa Irak melangkah ke depan,” katanya.

Jenderal Odierno juga yakin bahwa pemilihan umum Irak akan memilih parlemen yang memerlukan proses koalisi, melibatkan lebih dari dua partai politik. Menurut Odeirno, proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Jenderal AS tersebut dijadwalkan memulai penarikan pasukan AS, sesaat setelah pemilihan umum. Mengurangi jumlah militer AS di Irak, dari 97.000 orang menjadi 50.000 pada penghujung bulan Agustus mendatang. Tapi Odierno tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut bisa ditunda.

“Saya yakin bahwa setidaknya saya bebas merekomendasikan kepada para atasan mengenai apa yang harus kami lakukan, berdasarkan situasi di lapangan. “Menurut perkiraan saya, dalam 60 hari pertama kami akan tahu jika ada maalah yang dapat berujung pada kekerasan, dan haal itu mengharuskan kami untuk tetap menjaga jumlah pasukan kami,” katanya.

Namun, Jenderal Odierno mengindikasikan bahwa dirinya tidak berharap kemungkinan itu terjadi. Odierno memprediksikan bahwa tujuan yang dicanangkan pada bulan Agustus akan mampu tercapai.

Odierno juga mencatat bahwa meski hanya berjumlah 50.000 orang dan difokuskan pada pelatihan pasukan Irak, pasukan AS masih mampu mengendalikan keadaan jika diperlukan.

Jenderal AS tersebut mengatakan bahwa pasukan keamanan Irak telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pasukan Irak seharusnya sudah mampu menangani keamanan nasional pada akhir tahun 2011, ketika sisa-sisa pasukan AS dijadwalkan untuk ditarik keluar.

Odierno juga mengklaim bahwa masyarakat Irak menentang ideologi militan dan kekerasan al-Qaeda. Odierno menyebut pernyataan itu sebagai sebuah “pernyataan besar” bagi negara Arab. (dn/va) www.suaramedia.com