Idaho Pimpin Negara Bagian Penentang Kebijakan Kesehatan Obama

IDAHO (SuaraMedia News) – Idaho menjadi pemimpin dalam hak negara bagian untuk mendorong kekalahan sebuah proposal di Kongres yang akan mengharuskan orang-orang untuk membeli asuransi kesehatan, bagian utama reformasi yang diajukan oleh Presiden Obama.

Gubernur Republikan C.L. ”Butch” Otter pada hari Rabu siang menjadi gubernur pertama yang menandatangani rancangan undang-undang yang mengharuskan jaksa agung negara bagian menuntut pemerintah federal atas mandat asuransi apa pun semacam itu.

Ada legislasi serupa yang tertunda di 37 negara bagian lainnya, sebuah poin yang ditekankan Otter ketika ditanya apakah RUU yang ia tandatangani dapat berhasil, mengingat para ahli hukum konstitusional telah mengatakan bahwa UU federal akan membatalkan UU negara bagian dalam sebuah pertarungan di pengadilan distrik AS.

”Orang-orang di Gedung Putih akan memberitahumu, ’Tidak, mereka tidak akan kemana-mana’,“ ujarnya kepada para wartawan. ”Namun, terdapat 36 negara bagian, itu jumlah yang banyak. Itu jumlah yang banyak secara konstitusional.”

UU negara bagian yang berjuang melalui kongres negara bagian dari Missouri ke Carolina Selatan mencerminkan frustrasi yang semakin meningkat terhadap reformasi perawatan kesehatan Obama, terutama di kawasan yang didominasi Republikan.

Proposal presiden dari partai Demokrat itu akan mencakup 30 juta orang-orang yang tak berasuransi, mengakhiri praktik-praktik asuransi seperti menolak menutupi biaya mereka dengan kondisi yang belum pernah ada sebelumnya, mengharuskan hampir semua warga Amerika untuk dilindungi dengan UU, dan berusaha mengurangi biaya perawatan kesehatan di seluruh negeri.

Para pemimpin Demokrat berharap dapat melakukan pemungutan suara akhir pekan ini.

Dengan Washington yang akan segera mengakhiri perdebatan panjang atas reformasi perawatan kesehatan, anggota parlemen negara bagian dari Partai Republik meningkatkan penentangannya.

Minggu lalu, legislator Virginia meloloskan sebuah UU yang serupa dengan UU baru Idaho, namun Otter adalah pemimpin eksekutif negara bagian yang pertama kali menandatangani RUU semacam itu, menurut Dewan Pertukaran Legislatif Amerika, yang menyusun contoh UU untuk Idaho dan negara-negara bagian lainnya.

”Kongres berencana memaksakan sebuah mandat yang tidak konstitusional kepada negara bagian,” ujar Christie Herrera, direktur satuan tugas kesehatan kelompok tersebut.

Meski demikian, David Freeman Engstrom, seorang pakar konstitusional di Fakultas Hukum Universitas Stanford, mengatakan bahwa semua UU itu menghadapi hambatan legal yang signifikan. Freeman mengatakan ada pertanyaan apakah sebuah negara bagian memiliki kedudukan untuk mengajukan tuntutan hukum, atau apakah peran itu lebih baik dimainkan oleh seorang individu yang dapat menunjukkan bahwa mereka dirugikan oleh mandat untuk membeli asuransi kesehatan.

UU Idaho menghadapi tantangan yang bahkan lebih besar, ujarnya, dengan membangun sebuah konflik langsung dengan klausul supremasi dalam Konstitusi AS.

”Bahasa itu jelas bahwa UU federal berada di atas UU negara bagian,” ujar Freeman. “Jadi tidak terlalu masalah apa yang dikatakan oleh UU negara bagian tentang hal ini.”

Otter telah memperingatkan juru bicara Kongres AS Nancy Pelosi dan pemimpin mayoritas dalam Senat, Harry Reid, di bulan Desember bahwa Idaho mempertimbangkan litigasi.

“Apa yang dikatakan UU Kebebasan Kesehatan Idaho adalah bahwa warga negara di negara bagian kami tidak akan menjadi subyek dari mandat federal lain atau menyerahkan bagian kehidupan mereka untuk dikendalikan pemerintah,” ujar Otter.

Demokrat minoritas yang membentuk kurang dari seperempat anggota parlemen Idaho yang menentang RUU itu menyerukan tuntutan hukum atas reformasi perawatan kesehatan.

Pemimpin minoritas Senat, Kate Belly, juga mengeluh tentang kemungkinan harga yang tinggi untuk RUU tersebut. Mereka yang menyusun draft UU yang baru mengatakan bahwa penerapannya mungkin memerlukan tambahan seorang wakil jaksa agung Idaho dengan pendapatan tahunan 100,000 dólar AS.

Kelly mengatakan tidak bertanggung jawab ketika Idaho terjepit dalam lubang anggaran sebesar 200 juta dólar.

“Bagi demokrat di dalam parlemen, prioritas kami adalah lapangan kerja,” ujarnya. “Kami lebih baik melihat Gubernur Otter menandatangani paket pekerjaan yang akan memberikan pekerjaan kepada warga Idaho.”