JENEWA (SuaraMedia News) – Tuduhan perampokan organ Palestina kembali mencuat ke permukaan ketika sebuah LSM internasional menuliskan pernyataan di situs internet Dewan HAM PBB.
Organisasi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (EAFORD) mengatakan bahwa Israel telah melakukan pembantaian dan pembersihan etnis, sebelum melanjutkan kepada isu penculikan dan pembunuhan warga Palestina.
“Seperti pemberitaan media, organ-organ tubuh mereka (orang-orang Palestina) bisa menjadi sumber dana yang amat besar jika dijual di pasar gelap di dunia,” tulis EAFORD. “Dokter, rumah sakit, rabbi dan pasukan Israel mungkin saja terlibat di dalamnya,” tambah EAFORD.
“Setelah dokter Israel memanen organ yang mudah dijual, para prajurit mengubur jasad di kuburan tanpa nama, hanya diberi nomor, atau meletakkan mayat-mayat di oeti mati kemudian menyerahkannnya kepada pihak keluarga pada tengah malam dan mengawasi penggalian dan pemakaman jasad yang bersangkutan,” demikian tambahan informasi dalam dokumen LSM tersebut, yang dimuat di situs internet UNHRC.
EAFORD menyerukan pemboikotan terhadap dokter dan rumah sakit Israel. LSM tersebut juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB dan menuntut agar kasus itu dilimpahkan kepada Pengadilan Kejahatan Internasional agar dapat mengambil tindakan lebih lanjut.
Pernyataan EAFORD tersebut, bersama dengan banyak pernyataan LSM lain, dapat ditemukan di situs UNHRC di bagian dokumen, yang diserahkan untuk pertemuan sesi ke-13 dewan tersebut yang diselenggarakkan di Jenewa bulan Maret ini.
Banyak LSM yang sering mengirimkan dokumen kepada UNHRC terkait dengan kasus yang diangkat. Kali ini, dewan tersebut membahas isu hak asasi manusia di kawasan Palestina.
Fakta bahwa tudingan tersebut dicantumkan di situs UNHRC pertama kali dikemukakan oleh “lembaga pengawas PBB” (UN Watch) di Jenewa, yang pada hari Rabu mengirimkan surat protes kepada UNHRC dan presiden dewan tersebut.
Direktur Eksekutif UN Watch, Hillel Neuer, menulis: “Kantor dewan dan lembaga PBB tersebut telah membantu menyebarkan fitnah anti-Semit dengan menerbitkan (tuduhan EAFORD) sebagai dokumen resmi PBB.”
Ia meminta komisaris tinggi dan dewan PBB tersebut agar segera menghentikan penyebaran dokumen “rasis, penuh kebencian dan hasutan” tersebut kepada para perwakilan negara dan delegasi lain UNHRC.
Kepada Jerusalem Post, Neuer mengatakan, UNHRC sebelumnya meminta UN Watch untuk mengubah bahasa dalam dokumen yang hendak diserahkan kepada PBB. Termasuk kali ini, UNHRC meminta UN Watch untuk mengedit kata-kata dalam dokumen tersebut yang merujuk pada Iran dan Libya.
“Jika UN Watch tidak boleh menggunakan kata “rezim” ketika membicarakan Iran, maka penggunaan istilah “fitnah berdarah” juga tidak akan bisa diterima,” kata Neuer geram.
Tudingan pembunuhan dan pencurian organ Palestina sebelumnya disebarluaskan oleh sebuah artikel wartawan Swedia, Donald Bostrom, yang diterbitkan oleh harian utama negara tersebut, Aftonbladet.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yigal Palmor, mengatakan bahwa dimuatnya dokumen tersebut di situs PBB adalah hal yang “keterlaluan”.
“Satu-satunya organ yang dicuri adalah otak orang-orang,” kata Palmor. Secara tidak langsung mengatakan bahwa orang-orang yang menuding Israel tidak punya otak.
“Yang paling tidak masuk akal dan menggelikan, semua “kebohongan” ini bisa mendapatkan tempat di PBB,” katanya.
“Saya amat muak karena ada orang-orang yang masih waras dapat melontarkan tudingan mengerikan semacam itu,” kata Palmor.
Kantor UNHRC tidak memberikan tanggapan mengenai permasalahan tersebut.
Secara terpisah, pada hari Rabu (24/3) AS mengecam Dewan HAM PBB karena terus berfokus pada konflik Israel – Palestina. AS juga menentang empat buah resolusi yang diloloskan dewan tersebut.
Perwakilan AS untuk PBB, Eileen Chamberlein Donahoe, mengatakan, “(Dewan HAM PBB) terlalu sering dieksploitir sebagai landasan untuk menyerang Israel, sebuah hal yang menurunkan kredibilitas lembaga itu.”
Dari empat buah resolusi yang diloloskan pada hari Rabu, salah satunya membahas mengenai Dataran Tinggi Golan, dua di antaranya berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat, termasuk pembangunan pemukiman ilegal dan tindakan warga Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur, sementara yang keempat membahas mengenai hak Palestina untuk merdeka.
Perwakilan Israel untuk PBB di Jenewa, Aharon Leshno Yaar, mengatakan: “Hari ini kita kembali melihat tindakan anti-Israel di Dewan HAM PBB.” (dn/jp) www.suaramedia.com