Strategi AS-Zionis-Persia, Warisan Penjajahan Irak Untuk Iran

BAGHDAD (SuaraMedia News) – Partai Baath Irak berupaya menghentikan upaya penjajah Amerika untuk menyerahkan kekuasaan Irak kepada Iran untuk menjalankan kepentingan dan strategi aliansi AS – Zionis – Persia.

Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan harian berbahasa Arab, Al Quds Al Arabi, Partai Baath mengatakan, “Sekarang sudah jelas dan terbukti mengenai ketertarikan Amerika dan Iran terhadap pemilihan umum (Irak). Ditunjukkan dengan sejumlah pertemuan di Teheran dan (didukung) langsung oleh Khamenei dan Ahmadinejad, Qasem Seleimani, penyelia pasukan Quds, dan para perwakilan koalisi hukum dan nasional serta aliansi Kurdistan untuk mendirikan sebuah pemerntahan boneka yang setia pada Iran.”

“AS juga ingin menyerahkan kendali penjajahan ke tangan Iran, seperti strategi dan kepentingan untuk menjaga keamanan entitas Zionis.”

Ditambahkan bahwa upaya Irak untuk menyingkirkan Partai Baath merupakan bagian dari kampanye untuk mempengaruhi proses politik dan menentukan pemenang yang tidak menghalangi penerapan agenda mewariskan penjajahan Amerika kepada Iran kemudian melakukan penangkapan dan pembunuhan massal terhadap para anggota Baath dan gerakan perlawanan.

Sebelumnya, juru bicara Partai Baath Irak mengatakan bahwa Izzat al-Douri, wakil ketua dewan pemimpin revolusi pada era kepemimpinan Saddam Hussein masih hidup. Al-Douri menghilang sejak Baghdad jatuh pada bulan April 2003.

Ia menambahkan bahwa al-Douri berada di Damaskus dan tidak menjalin kontak dengan partai tersebut sejak beberapa tahun. “Yang pasti, ia masih hidup walau kami tidak tahu ia di mana.”

Al-Douri merupakan wakil presiden Dewan Komando Revolusioner di bawah Saddam Hussein. Ia merupakan orang dekat yang setia kepada mantan pemimpin Irak tersebut sejak pecah revolusi pada tahun 1968. Ia pernah ditugaskan untuk memimpin komando militer kawasan utara Irak, yang menjadi titik masuknya pasukan penjajah AS pada April 2003.

Peranan Iran dalam pemilihan umum Irak terlihat pada bulan Maret lalu, ketika ketua delegasi hubungan dengan Irak di Parlemen Eropa, Struan Stevenson, mengatakan bahwa komisi pemilihan umum Irak telah melakukan manipulasi hasil pemilihan legislatif Irak demi keuntungan Iran.

“Saya telah mendapatkan informasi bahwa para pejabat senior komisi pemilihan umum Irak tertangkap basah memanipulasi pemilihan umum (Irak) dengan cara memasukkan data komputer yang keliru.”

Ia menambahkan: “Manipulasi tersebut dilakukan terhadap hasil suara untuk Perdana Menteri Nuri al-Maliki, dalam sebuah upaya menjijikkan guna merampas suara rakyat Irak,” katanya sebagaimana dikutip oleh Agence France-Presse.

“Penipuan ini dilakukan terang-terangan dan memperlihatkan sebuah kampanye untuk memanipulasi hasil pemilihan umum. Dan upaya-upaya yang dlakukan termasuk pembunuhan, pemerasan, intimidasi, dan penipuan. Dan hal itu dilakukan dengan arahan, dan dana dari Teheran.”

Selain manipulasi suara, Iran juga ditengarai berada di belakang pelarangan keikutsertaan 145 orang politisi Sunni Irak dalam pemilihan umum di negara 1001 malam tersebut, yang membuat komunitas Sunni di negara tersebut merasa tidak terwakili dan marah dengan hasil akhir pemilihan.

Di hadapan hadirin dalam sebuah kunjungan ke Washington pada bulan Februari lalu, Jenderal Ray Odierno, komandan pasukan AS di Irak, juga mengatakan bahwa jika sampai timbul ketidakstabilan di Irak setelah pemilu, maka dirinya harus merekomendasikan penudaan penarikan puluhan ribu pasukan AS dari Irak.

Dalam sebuah ajang yang diorganisir oleh Institut Studi Peperangan, Odierno mengatakan bahwa Iran masih mempergunakan kekuasaannya untuk mendanai, melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi Syiah di Irak.

Menurut Odierno, meski upaya militer pemeritah Irak telah mampu mengatasi banyak kelompok semacam itu, tapi masih ada beberapa kelompok yang bertahan dan terus menanam bahan peledak di pinggir jalan, untuk meledakkan pasukan AS dan Irak, serta melancarkan serangan lain untuk mendiskreditkan pemeritah Irak.

Namun, jenderal AS tersebut mengatakan bahwa upaya paling serius yangdilakukan Iran dalam beberapa bulan terakhir adalah upaya meyakinkan para pemimpin Komisi Keadilan dan Pertanggungjawaban Irak agar melarang keikutsertaan para politisi Sunni dalam pemilihan umum. (dn/im/sm) www.suaramedia.com