JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Setelah Menkeu Sri Mulyani yang sekaligus Ketua KSSK mundur dari jabatannya, sikap Golkar atas kasus ini mulai melunak. Golkar mengisyaratkan akan menutup buku atas skandal ini.
"Setelah Sri Mulyani mundur, apakah beliau terlepas dari belitan politik dan hukum, Golkar moderat jika itu dianggap cukup. Kita hormati kalau tidak ada pelanggaran hukum.Mau di-peti-eskan juga Golkar tidak masalah," tegas Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso dalam diskusi d Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
Golkar, lanjut Priyo, tidak lagi mempersoalkan Sri Mulyani dibebaskan dari belitan politik.
Demikian juga dengan wacana pemakzulan Wapres Boediono, Priyo pun meminta wacana tersebut dihentikan. "Pemakzulan itu bisa dipending atau dipeti-eskan," terang Priyo.
Namun demikian, Golkar akan tetap menjaga objektifitas dalam penegakan hukum yang sedang dialami Sri Mulyani dan Boediono. Menurutnya, menutup atau melanjutkan pemeriksaan atas keduanya tergantung fakta hukum yang ada.
"Tapi kalau dari sektor hukum ditemukan bukti, ya silahkan dilanjutkan. Kami lebih baik dalam posisi wait and see untuk memilih yang terbaik, kami moderat saja," tutupnya.
Sementara itu, Sikap lunak Golkar atas kasus Century tersebut menuai protes keras dan kecaman dari partai lain yang merasa sejak awal berjuang bersama Golkar mengawal Pansus Angket Century. Konsistensi Golkar pun dipertanyakan.
"PDIP tidak mau mempetieskan kasus ini secara politik dan hukum. Kepergian Sri Mulyani akan menunjukkan konsistensi setiap parpol," kritik Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait dalam diskusi di Gedung DPR.
Ara, panggilan Maruarar, mengingatkan Golkar agar tidak 'menipu' rakyat dalam berpolitik. Sebab, masyarakat akan melihat konsistensi Golkar dalam kasus Century. Ara meminta Golkar memperhatikan nasib rakyat dan tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri.
"Masyarakat akan melihat konsistensi parpol dalam bidang politik maupun bidang hukum. Pemilu tinggal 3,5 tahun lagi, semua bisa terjadi," ingat Ara.
Kritik senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faisal. Akbar meminta Golkar mengurungkan niatnya untuk mempetieskan kasus Century.
"Peti-es itu untuk ikan mati, kami tidak mengenal peti es. Kami memohon kepada Partai Golkar, mari kita tegakkan kredibilitas DPR," harap Akbar. (ar/dtk2) www.suaramedia.com