Perang Terhadap Burqa Mulai Merambah Ke Spanyol

MADRID (Berita SuaraMedia) – Sebuah dewan kota di Spanyol telah memilih untuk melarang wanita Muslim memakai cadar di tempat umum.

Dewan kota Lleida menyetujui sebuah undang-undang yang melarang pemakaian jilbab penuh seperti burqa atau niqab, yang hanya memperlihatkan bagian mata.

Kabinet Perancis bulan ini meloloskan rancangan undang-undang yang melarang pemakaian niqab dan burqa di tempat umum, dan majelis rendah Belgia mendukung larangan terhadap burqa bulan lalu, menimbulkan reaksi keras dan memicu perdebatan di seluruh Eropa.

Dewan kota Lleida mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menjamin hak mendasar dari kesetaraan gender.

Dewan juga mendesak pemerintah regional dan pusat untuk mengeluarkan undang-undang atas persoalan itu.

Spanyol memiliki sekitar 1.4 juta Muslim di tahun 2009, sekitar 3% dari total populasi, menurut Komisi Islam Spanyol.

Dalam sebuah kontroversi terbaru, seorang pelajar perempuan pindah sekolah setelah menolak untuk melepaskan jilbabnya ketika lembaga di mana dia belajar menerapkan peraturan yang melarang pemakaian jilbab.

Walikota Lleida, Angel Ros dari Partai Sosialis, adalah yang pertama kali mengusulkan larangan itu karena menurutnya burqa dan niqab melanggar hak-hak kaum wanita.

Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi, Celestino Corbacho mengatakan bahwa dirinya mendukung larangan itu dalam pemerintahan. Dia juga mengatakan bahwa burqa bertentangan dengan kesetaraan antara pria dan wanita.

Dewan kota Barcelona juga mengadakan pemungutan suara untuk sebuah mosi yang dipersembahkan oleh Partai Populer untuk melarang burqa di tempat umum. Mosi itu tidak disetujui. Alih-alih, dewan meminta departemen  hukumnya untuk melaporkan apakah larangan itu bersifat legal atau tidak.

Lleida menjadi kota pertama di Spanyol yang melarang burqa dan niqab di semua gedung dan fasilitas pemerintah kota. Proposal itu didukung oleh 14 anggota dewan dari Partai Sosialis, enam dari CiU, dua dari Partai Populer, dan satu anggota independen. ERC abstain sementara IC menentang.

Mosi yang diusulkan oleh CiU dan kemudian disetujui oleh kelompok-kelompok lainnya itu mengajukan perubahan tentang tata kesopanan dan koeksistensi.

Proposal itu diadopsi setelah perdebatan yang panas dan menegangkan antara pendukung dan penentang larangan terhadap akses ke gedung pemerintah untuk para wanita yang memakai pakaian yang menghambat identifikasi dan komunikasi visual.

Pendukung larangan beralasan bahwa burqa dan niqab menginjak martabat kaum wanita, mendiskriminasi mereka, menghalangi integrasi mereka, dan melanggar prinsip kesetaraan gender.

Menteri Luar Negeri Miguel Angel Moratinos mengatakan dirinya paham  bahwa keputusan dewan kota Lleida menciptakan perdebatan palsu dan menyerukan agar menggunakan akal sehat dalam mengatasi isu ini dan memilih untuk mempromosikan semangat keramahan yang menjadi karakter warga Spanyol.

Wakil ketua Kongres dan wakil Partai Sosialis di Lleida, Teresa Cunillera, menemukan bahwa media suatu hari nanti akan membahas larangan itu sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kaum wanita.

Pemimpin CiU, Artur Mas, mengatakan bahwa Catalonia dan Barat memiliki sebuah kebudayaan komunikasi langsung yang terbuka. (rin/wb/ei/tr) www.suaramedia.com