Hamas: Fatah Berusaha Depak Kami Dari Politik Palestina

BETHLEHEM (Berita SuaraMedia) – Hamas siap untuk rekonsiliasi "tapi masih ada detail internal yang harus diselesaikan," termasuk distribusi  faksi di dalam Dewan Legislatif Palestina (PLC), ujar perdana menteri Gaza Ismail Haniyeh pada hari Selasa (8/6).

Titik pertikaian masih pemilu dan distribusi kursi PLC menurut faksi karena "Fatah berusaha mendorong kami keluar dari perpolitikan Palestina," ujar Haniyeh pada surat kabar Al Watan.

"Hamas tidak merasa keberatan dengan tawaran Mesir untuk rekonsiliasi," tambahnya, meskipun tidak membahas ketegangan baru-baru ini antaa Kairo dan gerakan Islam tersebut, dengan salah satu pejabat Hamas mengatakan bahwa hubungan keduanya tegang tapi tidak terpecah.

Meski demikian, Mesir harus berkomitmen untuk membuka perbatasan Rafah tanpa batas waktu, ujar Haniyeh. Pada hari Selasa (8/6), presiden Mesir Hosni Mubarak memerintahkan agar perbatasan dibuka, satu hari setelah Israel menyerang armada bantuan tujuan Gaza di perairan internasional, menewaskan setidaknya sembilan penumpang kapal. Perbatasan itu sebelumnya dibuka dan ditutup dengan jeda waktu tertentu, meninggalkan sejumlah orang terlantar di kedua sisi ketika mereka menunggu saat perbatasan itu dibuka.

Haniyeh menegaskan pendiriannya ketika bertemu dengan delegasi parlemen Arab di Gaza, di mana dia berbicara tentang perlunya membuka jalan laut yang menghubungkan kantong pesisir dengan dunia luar.

"Secara internal kami membebaskan Gaza, pertarungannya kini adalah untuk menciptakan penyeberangan laut dan pembukaan permanen penyeberangan Rafah," ujarnya.

Segera setelah serangan Israel terhadap kapal bantuan, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan delegasi Otoritas Palestina dan pejabat PLO akan dikirim ke Gaza dalam sebuah upaya untuk mengamankan kesepakatan persatuan antara Fatah dan Hamas.

Mesir menjadi mediator utama antara kedua faksi, namun sebuah upaya terbaru oleh politisi independen dan jutawan Palestina Munib Al Masri berusaha mempercepat proses tersebut, dengan sang pengusaha bepergian bolak-balik antara Ramallah dan Gaza untuk menyampaikan kekhawatiran oleh kedua faksi.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan blokade Gaza, kabinet Palestina secara resmi menyambut sejumlah langkah internasional untuk mencabut blokade tersebut dalam rapat kabinet mingguan pada hari Senin (7/6), menyerukan sebuah aksi untuk memastikan tindakan guna membantu Gaza diteruskan.

Perdana Menteri Salam Fayyad memimpin rapat tersebut, dalam mana para menteri secara mutlak memberikan dukungan mereka terhadap posisi yang diambil oleh Uni Eropa, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM yang menyatakan akan mendukung upaya pemerintah Palestina untuk membangun negara Palestina terlepas dari pendudukan dan dijamin oleh hukum internasional.

Mengecam serangan Israel terhadap Freedom Flotilla adalah tahap pertama dalam gelombang dukungan untuk Gaza dan Palestina, ujar kabinet, dan menyampaikan "rasa terima kasih untuk semua negara Arab dan asing yang menawarkan bantuan untuk rakyat kami."

Kabinet juga berterima kasih pada Mesir untuk upayanya meredakan penderitaan rakyat Gaza dan mengakhiri blokade, menyusul keputusan pemerintah untuk membuka perbatasan Rafah secara tak terbatas.

Kabinet mengatakan akan terus menekan untuk sebuah investigasi internasional terhadap serangan Israel terhadap Freedom Flotilla, dan menyerukan dunia agar berhenti memperlakukan Israel sebagai negara di atas hukum. (rin/mn) www.suaramedia.com